Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenang HS Dillon, Ketua Komnas HAM Sebut Sering Ditelepon Pagi-pagi

Kompas.com - 17/09/2019, 13:49 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengenang almarhum Harbrinderjit Singh Dillon.

Pria yang akrab disapa HS Dillon itu meninggal dunia di RS Siloam, Bali, pada Senin (16/9/2019) pukul 18.00 Wita.

Taufan mengaku menganggap Dillon sebagai seorang kakak. Menurut dia, Dillon sering memberi bahan bacaan untuknya.

"Beliau saya anggap sebagai abang, selalu mengirim bahan-bahan bacaan yang menginspirasi saya," kata Taufan ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (17/9/2019).

Bahkan, HS Dillon disebut sering menelepon dirinya hanya untuk memberi semangat.

Baca juga: Abu Jenazah Pegiat HAM HS Dillon Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Maka dari itu, Taufan pun mengaku sangat kehilangan mantan anggota Komnas HAM tersebut.

"Kadang-kadang menelepon saya pagi-pagi sekali hanya untuk memberikan semangat. Saya sangat kehilangan," ujarnya.

Sebelumnya, Komnas HAM pun telah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya HS Dillon.

Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Dillon berhasil meletakkan fondasi terkait imparsialitas dan netralitas dalam kinerja lembaga tersebut.

"Kami mengucapkan duka yang mendalam, beliau adalah salah satu anggota Komnas HAM pada periode awal Komnas HAM," kata Anam ketika dihubungi Kompas.com, Senin malam.

"Di mana periode yang mencari bentuk kelembagaan dan kiprah Komnas HAM, di tengah minimnya berbagai hal dan harapan besar atas berbagai kasus dan masalah HAM di Indonesia oleh masyarakat Indonesia dan dunia," ujar dia.

Selanjutnya, jenazah akan disemayamkan di rumah duka RSAD Denpasar, lalu dikremasi di Krematorium Mumbul, Selasa (17/9/2019) pukul 14.00 Wita.

Kemudian, akan dilakukan upacara kenegaraan yang akan dilakukan di Taman Makam Pahlawan Tabanan.

HS Dillon pernah menjabat anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 1998-2003. Dia juga sempat menjabat anggota Dewan Ekonomi Nasional pada 1999-2000.

Lalu, anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari 2000 hingga 2001, Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dari Maret 2001 hingga Oktober 2001, dan Utusan Khusus Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan dari 2011 hingga 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com