Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PKS Usul Jokowi Gunakan Esemka Sebagai Mobil Kepresidenan

Kompas.com - 07/09/2019, 18:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Farid Assifa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengusulkan Presiden Joko Widodo menggunakan mobil Esemka sebagai mobil kepresidenannya.

Nasir mengatakan, Jokowi perlu menggunakan Esemka sebagai mobil kepresidenan untuk membuktikan bahwa mobil tersebut layak menyandang titel mobil nasional.

"Harus diuji dulu menurut saya karena mobil nasional lho, karena mobil nasional seluruh provinsi dan merasa mobil mereka. Karena itu harus diawali oleh presiden dulu, mobil merek Esemka (digunakan) sebagai mobil dinas," kata Nasir usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (7/9/2019).

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Komentar Jokowi Usai Jajal Esemka | Deklarasi Damai di Papua

Nasir menuturkan, Jokowi mesti menjadi teladan supaya masyarakat nantinya juga mengikuti jejak Jokowi dalam menggunakan Esemka.

Kendati demikian, Nasir mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memasang label mobil nasional bagi Esemka.

Menurut dia, pemerintah harus memastikan bahwa mobil tersebut benar-benar buatan anak bangsa dari segala aspeknya.

"Harus diketahui juga komponen mobil Emseka apakah lokal atau dari luar. Kemudian ciri-cirinya seperti apa, apakah sama dengan mobil di luar. Nah, enggak boleh buru-buru juga menetapkan Esemka sebagai mobil nasional," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan pabrik otomotif PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019).

"Ini (Esemka) adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK, ada inisiator-inisiator yang dulu saya kenal ada di sini semua," kata Jokowi.

Baca juga: Mobil Jokowi Mogok, Fadli Zon Sarankan Ganti dengan Mobil Esemka

Dalam peresmian itu juga diluncurkan dua varian mobil Esemka, yakni Bima 1.2 dan Bima 1.3. Kedua produk tersebut dibanderol dengan harga sekitar Rp 110 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com