Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III DPR Pertanyakan Kinerja Komnas HAM, BNN, LPSK hingga BNPT

Kompas.com - 02/09/2019, 17:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anwar Rachman, mempertanyakan kinerja sejumlah lembaga negara yang bermitra dengan Komisi III.

Beberapa lembaga negara ini meminta penambahan anggaran untuk tahun 2020. Tetapi, menurut Anwar, kinerjanya tak menunjukan hasil yang signifikan.

Lembaga yang dimaksud ialah Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca juga: Rapat Bersama Komisi III, LPSK Keluhkan Anggaran 2020

"Untuk Komnas HAM, banyak yang mempertanyakan kinerja konkretnya itu apa? Kalau ada perkara itu mana, lalu pelanggaran HAM berat mana yang sudah diselesaikan?," kata Anwar dalam rapat pembahasan anggaran 2020 bersama sejumlah lembaga negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

"Kadang kita malu, sudah dikasih anggaran tapi kerjanya mana," lanjutnya.

Anwar juga mempertanyakan kinerja BNN. Ia menilai, selama ini peredaran narkoba masih marak.

Bahkan, Anwar mendengar kabar, ada 'permainan' antara bandar narkoba dan oknum di tubuh BNN sendiri. Padahal, menjadi kewajiban BNN untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Anwar juga menyoroti eksistensi LPSK. Menurut dia, masyarakat belum banyak yang mengenal LPSK.

Ia meminta LPSK untuk lebih giat lagi menyosialisasikan kinerja mereka.

Terakhir, Anwar mengkritik kinerja BNPT. Ia mempertanyakan banyaknya orang yang terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai anggota organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan peran BNPT dalam hal tersebut.

Baca juga: Lembaga-lembaga Ini Minta Kenaikan Anggaran, Kecuali KPK

"Kok BNPT diam saja? Enggak ada anggaran untuk itu? Tolong tegas," ujar Anwar.

Anwar mengatakan, jika empat lembaga tersebut bisa memperbaiki kinerja yang menjadi catatan, pihaknya tak keberatan untuk memperjuangkan penambahan anggaran.

"Kami prinsipnya akan meperjuangkan permohonan tambahan anggaran ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com