Istana: Integritas Pansel Tak Perlu Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat tak mempermasalahkan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang telah dipilih panitia seleksi (pansel) nantinya.

Ia yakin, integritas pansel tak perlu dipertanyakan lantaran sudah teruji. Ia juga memastikan pansel bukan bagian dari pemerintah.

"Orang pansel integrity-nya menurut saya enggak perlu dipertanyakan. Ada Pak Hendardi, ada Yenti, ada Indriyanto. Yang relatif kan enggak ada, jauh dari dari pemerintah. Bukan orang pemerintah," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Pakar: Pansel Bisa Serahkan Lebih dari 10 Nama Capim KPK ke Presiden

Moeldoko mengatakan, pansel merupakan lembaga sementara yang berkekuatan hukum yang dibentuk presiden. Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati keputusan pansel.

Ia yakin, profesionalitas pansel terjamin karena terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi. 

Moeldoko pun yakin capim yang dipilih pansel nantinya orang yang tepat. 

"Kan tim seleksi itu memiliki independensi yang sangat tinggi. Sebagian otoritas presiden diberikan kepada tim seleksi karena dasarnya kan keppres. Kan begitu," ujar Moeldoko.

"Jadi ya percayakan pada itu. Toh itu juga terdiri dari berbagai komponen berbagai profesi. Jadi, sudahlah, percayakan kepada tim. Kalau diributkan terus bagaimana?" ucap dia. 

Baca juga: Pergulatan Pansel Capim KPK yang Sarat Kontroversi...

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan 10 nama capim ke Presiden Joko Widodo, Senin (2/9/2019).

Namun, sejumlah pihak mengkritik capim KPK yang lolos tahapan seleksi sejauh ini. 

Sejumlah guru besar dari berbagai universitas berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Mereka meminta presiden memilih 10 calon pimpinan KPK yang berintegritas, di tengah terpaan isu adanya capim yang bermasalah.