Pakar: Pansel Bisa Serahkan Lebih dari 10 Nama Capim KPK ke Presiden

Kompas.com - 02/09/2019, 11:33 WIB
Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih (kanan) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Pansel KPK menyatakan sebanyak 20 orang berhasil lulus dalam tes tersebut untuk kemudian menjalani tes kesehatan serta wawancara dan uji publik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayKetua Pansel KPK Yenti Ganarsih (kanan) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Pansel KPK menyatakan sebanyak 20 orang berhasil lulus dalam tes tersebut untuk kemudian menjalani tes kesehatan serta wawancara dan uji publik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyerahkan lebih dari 10 nama calon ke Presiden Joko Widodo.

Sebab, dalam Pasal 30 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tidak disebutkan berapa jumlah nama yang wajib diserahkan ke Presiden.

Baca juga: Pergulatan Pansel Capim KPK yang Sarat Kontroversi...

Ayat itu berbunyi, "Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."


"Nah di dalam ayat 9, penyerahan itu tidak menyebutkan berapa jumlah yang akan diserahkan Pansel kepada Presiden ya. Tidak ada baku di dalam Pasal 30 itu harus 10 nama ya," kata Feri kepada Kompas.com, Senin (2/9/2019).

Berdasarkan ketentuan tersebut, kata Feri, presiden memiliki waktu 14 hari dalam mempertimbangkan 10 nama yang dianggap layak diserahkan kepada DPR.

Ia menyarankan, pansel lebih baik menyerahkan 20 nama yang ikut wawancara dan uji publik ke presiden.

Dengan demikian, presiden bisa memiliki waktu dan ruang yang luas dalam melihat nama-nama yang layak.

Hal itu mengingat posisi dan kewenangan pansel berdasarkan mandat yang diberikan oleh presiden.

Baca juga: Pansel Masih Rapat Membahas 10 Capim KPK yang Diserahkan ke Jokowi

Dengan demikian, penyerahan jumlah nama oleh pansel bergantung sepenuhnya di tangan Presiden.

"Kalau presiden meminta pansel menyerahkan 10, ya 10, tetapi kalau presiden meminta dia yang akan menentukan dari 10 nama yang ditentukan undang-undang untuk diserahkan ke DPR ya dia meminta 20, ya 20 harusnya. Karena itu ruang presiden untuk memutuskan ya, siapa 10 nama yang diserahkan ke DPR," papar Feri.

"Kan kalau pansel nyerahin 10 nama saja, presiden terkesan jadi tukang pos. Masak kewenangannya yang diserahkan ke pansel itu hanya bergantung pada pansel. Tentu harus ada komunikasi Presiden dan Pansel," ucap dia. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X