Jokowi dan Wajah Politik Indonesia

PADA 20 Oktober 2019 mendatang, Presiden Jokowi akan dilantik dan resmi memulai pemerintahan jilid keduanya yang akan berlangsung hingga 2024.

Menjalani periode kedua, Presiden Jokowi dan kabinet barunya diharapkan langsung tancap gas melanjutkan agenda-agenda pembangunan yang telah dirintis selama periode pertama.

Dalam pidatonya sebagai presiden terpilih di hadapan para pendukung di Sentul beberapa waktu lalu, Jokowi telah mencanangkan visi periode kedua pemerintahannya, yakni mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing.

Baca juga: Buka-bukaan Jokowi soal Kabinet Baru...

Visi ini akan dicapai melalui stategi pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Fokus lainnya pada pemerintahan Jokowi jilid kedua adalah menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga mampu menarik investasi yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi anak bangsa.

Untuk mampu adaptif terhadap perkembangan zaman yang cepat berubah di era disrupsi ini, Jokowi menuntut para pembantunya pada kabinet mendatang untuk inovatif dan tidak terjebak dalam cara berpikir yang monoton dan linear.

Untuk itu, Jokowi memiliki sederet kriteria dan pertimbangan dalam menyusun kabinet barunya, termasuk keberadaan menteri muda usia yang dipercaya akan membawa terobosan baru dalam birokrasi.

Baca juga: Jokowi Ingin Menteri Muda dari Kalangan Parpol dan Profesional

Dalam wawancara dengan jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, Jokowi mengungkapkan berbagai hal terkait pemerintahan periode keduanya; mulai dari fokus pembangunan SDM, penyusunan kabinet baru, menteri muda usia, hingga rencana pemindahan ibu kota.

Wawancara tersebut akan ditayangkan pada program talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (21/8/2019), yang disiarkan Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Jokowi juga angkat bicara mengenai aksi massa di Papua dan rencana amendemen terbatas UUD 1945.

Bola liar amendemen

Wacana amendemen terbatas terhadap UUD 1945 mengemuka akhir-akhir ini.

Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberi sambutan pada acara Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR, Minggu (18/8/2019), mengatakan, fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR telah bersepakat untuk mengembalikan wewenang MPR dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN) melalui perubahan (amendemen) terbatas UUD 1945.

Ia pun merekomendasikan MPR periode 2019-2024 untuk merealisasikan kesepakatan tersebut.

Salah satu partai yang menggagas amendemen terbatas untuk menghidupkan GBHN adalah PDI-P. Gagasan ini bahkan menjadi bagian dari keputusan Kongres V PDI-P yang digelar di Bali beberapa waktu lalu.

Keberadaan GBHN sebagai acuan pembangunan nasional telah dihapuskan pada masa reformasi melalui amendemen UUD 1945.