Salin Artikel

Jokowi dan Wajah Politik Indonesia

PADA 20 Oktober 2019 mendatang, Presiden Jokowi akan dilantik dan resmi memulai pemerintahan jilid keduanya yang akan berlangsung hingga 2024.

Menjalani periode kedua, Presiden Jokowi dan kabinet barunya diharapkan langsung tancap gas melanjutkan agenda-agenda pembangunan yang telah dirintis selama periode pertama.

Dalam pidatonya sebagai presiden terpilih di hadapan para pendukung di Sentul beberapa waktu lalu, Jokowi telah mencanangkan visi periode kedua pemerintahannya, yakni mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing.

Visi ini akan dicapai melalui stategi pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Fokus lainnya pada pemerintahan Jokowi jilid kedua adalah menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga mampu menarik investasi yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi anak bangsa.

Untuk mampu adaptif terhadap perkembangan zaman yang cepat berubah di era disrupsi ini, Jokowi menuntut para pembantunya pada kabinet mendatang untuk inovatif dan tidak terjebak dalam cara berpikir yang monoton dan linear.

Untuk itu, Jokowi memiliki sederet kriteria dan pertimbangan dalam menyusun kabinet barunya, termasuk keberadaan menteri muda usia yang dipercaya akan membawa terobosan baru dalam birokrasi.

Dalam wawancara dengan jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, Jokowi mengungkapkan berbagai hal terkait pemerintahan periode keduanya; mulai dari fokus pembangunan SDM, penyusunan kabinet baru, menteri muda usia, hingga rencana pemindahan ibu kota.

Wawancara tersebut akan ditayangkan pada program talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (21/8/2019), yang disiarkan Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Jokowi juga angkat bicara mengenai aksi massa di Papua dan rencana amendemen terbatas UUD 1945.

Bola liar amendemen

Wacana amendemen terbatas terhadap UUD 1945 mengemuka akhir-akhir ini.

Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberi sambutan pada acara Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR, Minggu (18/8/2019), mengatakan, fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR telah bersepakat untuk mengembalikan wewenang MPR dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN) melalui perubahan (amendemen) terbatas UUD 1945.

Ia pun merekomendasikan MPR periode 2019-2024 untuk merealisasikan kesepakatan tersebut.

Salah satu partai yang menggagas amendemen terbatas untuk menghidupkan GBHN adalah PDI-P. Gagasan ini bahkan menjadi bagian dari keputusan Kongres V PDI-P yang digelar di Bali beberapa waktu lalu.

Keberadaan GBHN sebagai acuan pembangunan nasional telah dihapuskan pada masa reformasi melalui amendemen UUD 1945.

Berdasarkan konstitusi hasil amendemen ini, kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi yang menetapkan GBHN telah dihapuskan.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilihan presiden secara langsung.

Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat bukan merupakan mandataris MPR yang harus melaksanakan arah pembangunan yang ditetapkan oleh MPR.

Sebaliknya, visi misi presiden --selaku pemegang mandat dari rakyat-- yang menjadi arah pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Kini, para politisi penggagas amendemen beralasan diperlukan suatu acuan untuk menjaga kontinuitas arah pembangunan meskipun berganti-ganti rezim pemerintahan.

Hal ini bisa diwujudkan dengan menghidupkan model GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Karena itu, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi perlu dikembalikan sebatas untuk menetapkan GBHN.

Usulan ini menuai beragam penolakan. Demi mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi, amendemen bisa meluas hingga mengembalikan fungsi MPR untuk memilih presiden.

Amendemen UUD, meski diniatkan terbatas, akan menjadi bola liar yang akan membuat sistem politik negara ini mundur ke zaman Orde Baru.

Lantas, bagaimana pandangan Presiden Jokowi menanggapi gagasan amandemen terbatas ini?

Apa sebenarnya yang disasar para politisi melalui amendemen terbatas tersebut?

Saksikan pembahasannya dalam Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu malam ini.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/21/06221591/jokowi-dan-wajah-politik-indonesia

Terkini Lainnya

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' hingga Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" hingga Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke