Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PAN: Menteri Muda Datangkan Angin Segar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 16/08/2019, 15:38 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai, menteri muda yang akan dipilih Presiden Joko Widodo mestinya sosok yang energik dan profesional dalam mengemban tugas kementerian.

Menurut dia, keinginan Jokowi untuk menghadirkan menteri muda dapat memberikan perubahan dalam Kabinet Kerja Jilid II.

"Saya kira muda berarti energik, mampu bergerak cepat lincah, dan profesional berarti punya disiplin berbeda. Apa yang dihadirkan oleh Pak Presiden dalam kabinet yang akan datang merupakan angin segar, dan kita harus berikan apresiasi," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (16/8/2019).

Baca juga: Masyarakat Adat Berharap Jokowi Tunjuk Putra Dayak sebagai Menteri

Eddy menilai, komposisi Kabinet Kerja Jilid II dengan masuknya menteri muda merupakan strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan bangsa ke depannya, misalnya tantangan perekonomian dan teknologi.

"Bahwa itu adalah bentuk dari komposisi untuk hadapi tantangan ke depan, karena memang kita tidak hanya bicara tantangan perekonomian, tantangan teknologi," ujar dia. 

Selanjutnya, Eddy mengatakan, komposisi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II merupakan hak prerogatif presiden.

Oleh karenanya, semua pihak harus mengapresiasi apa yang sudah diputuskan presiden.

"Saya pikir perlu kita hargai, apresiasi, bagaimana pun juga pak presiden paling mengetahui siapa kabinet yang akan membantu bekerja bersama dengan beliau (Jokowi), untuk menghadapi tantangan besar lima tahun me datang," ucap Eddy. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memilih menteri berusia muda masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma'ruf Amin. 

Baca juga: Ridwan Kamil Prediksi Kementerian Baru Akan Diisi Menteri Muda

Calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dalam pertemuan dan makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa

Jokowi mengatakan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com