Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Prasetyo: Orang Nasdem Ada yang Saya Penjarakan

Kompas.com - 16/08/2019, 15:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membantah anggapan bahwa selama ini Kejaksaan Agung dan kejaksaan dijadikan alat politik oleh partai tertentu.

"Yang menilai itu keliru, jauh dari kebenaran. Mungkin ada agenda (politik) tertentu," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Posisi Jaksa Agung menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo berjanji bahwa Kabinet Kerja jilid II tidak akan diisi oleh Jaksa Agung dari partai politik.

Sebelumnya, Prasetyo memang dikenal sebagai kader Partai Nasdem. Prasetyo juga terpilih sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem.

Dia kemudian mundur saat dipilih menjadi Jaksa Agung.

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Jokowi Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol...

Prasetyo menambahkan, selama ini ia memimpin kejaksaan secara independen dan tak terikat dengan kepentingan politik mana pun.

Dia memastikan tak ada kriminalisasi yang dilakukannya selama memimpin kejaksaan.

Bahkan, Prasetyo mengklaim pernah memenjarakan kader Partai Nasdem, partai tempat ia bernaung dulu.

"Orang Nasdem saya penjarakan ada," ujar Prasetyo.

Baca juga: Jaksa Agung Non-parpol, Surya Paloh Bilang Bisa Jadi Lebih Bobrok

Dia pun mempersilakan publik menilai kinerja kejaksaan di bawah kepemimpinannya. Prasetyo memastikan tak ada pelanggaran hukum yang dilakukannya selama menjabat Jaksa Agung.

"Selama saya menjabat Jaksa Agung, seperti dikatakan Presiden tadi, kami enggak ada sedikit pun untuk menyalahkan orang, tapi bagaimana mencegah kejahatan tidak terjadi," kata Prasetyo.

"Ketika kami mencegah dan menemukan buktin yang tidak terbantahkan, harus kami tindak. Tidak pandang bulu. Dari partai mana pun," ujar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini.

Baca juga: ICW: Kalau Jaksa Agung Non-parpol, Menko Polhukam dan Menkumham Juga

Prasetyo juga menyatakan bahwa selama menjalankan kerja sebagai Jaksa Agung, tidak ada tekanan atau pengaruh yang ditujukan kepadanya.

Apalagi, menurut dia, jika tekanan itu membuat dia melakukan hal yang menyimpang dari yang seharusnya dilakukan sebagai penegak hukum.

"Jaminan tugas sebagai Jaksa Agung menyangkut kehormatan pribadi rakyat, meskipun dikatakan kader partai dan sebagainya, buktinya saya melakukan tugas saya sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com