Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minimalisasi Dampak Tsunami, BNPB Bangun Hutan Pantai

Kompas.com - 03/08/2019, 21:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana harian (Plh) Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan, BNPB mulai membangun hutan pantai di beberapa wilayah di Indonesia guna mengantisipasi dampak daya rusak tsunami yang diakibatkan gempa bumi.

"BNPB ditunjuk oleh Presiden jadi koordinator untuk membangun hutan pantai, ada keppresnya," kata Agus di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (3/8/2019).

Agus mengatakan, pembangunan hutan pantai bekerja sama dengan beberapa Kementerian dan lembaga. Pembangunan hutan pantai, lanjut Agus, sudah dimulai di Yogyakarta, Banten dan sepanjang zona selatan.

"Ada di Yogyakarta, ada di Banten, dan ada beberapa tempat sepanjang zona selatan ke pantai selatan. Jadi jika terjadi tsunami, itu (Hutan Pantai) salah satu perlindungan yang paling mudah," ujarnya.

Agus mengatakan, pihaknya juga sedang menjalankan ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur.

Baca juga: Memahami Maksud Peringatan Dini Tsunami dengan Status Waspada, Siaga, dan Awas

Ia mengatakan, ekspedisi Desa Tangguh Bencana itu merupakan sosialisasi BNPB kepada masyarakat yang tinggal di pinggir pantai agar memiliki pemahaman dalam merespons bencana alam.

"Jadi desa-desa yang di pinggir pantai itu harus dibangun menjadi desa-desa tangguh bencana. Mereka harus tahu cara meresponnya, mereka paham potensi bencana yang ada apa aja, cara cara evakuasi seperti apa," pungkasnya.

Kompas TV Pascagempa Banten bermagnitudo 6,9 M sejumlah nelayan di Lampung tetap melaut, para nelayan ini berani melaut karena peringatan dini tsunami telah dicabut BMKG. Seusai dicabutnya peringatan dini tsunami oleh BMKG para nelayan di Lampung kembali melaut, namun demikian para nelayan ini mengaku khawatir jika nantinya terjadi gempa susulan. #GempaBanten #GempaPandeglang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com