Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Cairkan Cek Rp 100 Juta untuk Pejabat ULP, Saksi Ditelpon Bupati Talaud, "Sudah Diamankan?"

Kompas.com - 31/07/2019, 14:33 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rekan pengusaha Bernard Hanafi Kalalo, Benhur Lalenoh, mengaku pernah diperintahkan Bernard mencairkan sebuah cek senilai Rp 100 juta. Uang itu diserahkan ke pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Talaud bernama Ariston Sasoeng.

Hal itu diungkapkan Benhur saat bersaksi untuk terdakwa Bernard di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Bernard merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Talaud.

"Pak Ariston awalnya SMS, ingin bertemu, jadi ceritanya sudah deal. Langsung meminta bantuan. Ya deal pekerjaan itu, Pasar Lirung, Pasar Beo. Jadi kita bantulah. Saya ngomong sama Pak Bernard, Pak Bernard bilang, aturlah, kau atur semua," katanya.

Baca juga: Saksi: Fee 10 Persen untuk Bupati Talaud Sudah Rahasia Umum

Saat itu, Bernard memberikan cek Rp 100 juta yang kemudian ia bawa ke bank di salah satu pusat perbelanjaan di Manado untuk dicairkan.

"Satu saja ceknya, Rp 100 juta, tapi penyerahan cash-nya bertahap. Ya bagian dari commitment fee untuk mengamankan pekerjaan yang akan digarap itu," kata Benhur.

Benhur mengaku beberapa hari kemudian dihubungi Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Sri Wahyumi menanyakan, "Itu ULP-nya sudah diamankan, belum?"

"Ya saya jawab sudah. Secara teknis pelelangan itu kan di ULP.  Itu bagian dari orang ULP itu sesuai hitungan, jadi itu commitment yang untuk dua pasar itu punya. Bagian dari 10 persen itu (yang dipatok Sri Wahyumi)," kata Benhur.

Baca juga: Saksi Sebut Bupati Talaud Minta Pengusaha Belikan Ponsel Model Baru

Kendati demikian, ia tak tahu apakah uang tersebut dipegang Ariston atau diteruskan ke Sri Wahyumi.

"Itu saya tidak tahu yang mulia, Bupati hanya telepon, Ariston sudah diamankan atau belum? Iya saya bilang sudah, saya bilang sudah dikasih," katanya.

Dalam kasus ini, Bernard Hanafi Kalalo didakwa menyuap Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip tas dan perhiasan senilai total Rp 595,855 juta. Hal itu merupakan bagian dari commitment fee yang dikonversi menjadi barang-barang mewah sesuai permintaan Sri.

Baca juga: Pengusaha Suap Bupati Talaud Perhiasan, Tas dan Jam Mewah, Ini Kronologi Pemberiannya

Fee itu agar Bernard mendapatkan paket pekerjaan proyek revitalisasi pasar Lirung dan Pasar Beo.

Rincian uang dan barang yang diberikan adalah uang Rp 100 juta, 1 unit telepon selular (ponsel) satelit merek Thuraya beserta pulsa senilai Rp 32 juta, dan tas tangan merek Channel senilai Rp 97,36 juta.

Selanjutnya, ada tas tangan merek Balenciaga senilai Rp 32,995 juta, jam tangan merek Rolex senilai Rp 224,5 juta, cincin merek Adelle senilai Rp 76,925 juta dan anting merek Adelle senilai Rp 32,075 juta sehingga totalnya mencapai Rp 595,855 juta.

Kompas TV Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati pasca penangkapan bupati Sri Wahyumi Maria Manalip oleh KPK. Surat penunjukan itu sudah diterima Pemprov Sulawesi Utara dari Menteri Dalam Negeri. Pemprov Sulawesi Utara menyatakan surat penunjukan wakil bupati sebagai Plt Bupati Talaud untuk menghindari kekosongan pemerintahan yang dapat menggangu pelayanan kepada warga. Dijadwalkan Pemprov Sulawesi Utara akan menyerahkan surat penunjukan Wakil Bupati Talaud sebagai pelaksana tugas. #KPK #BupatiTalaud #SriWahyumi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com