Soal Penambahan Parpol Koalisi, PPP Serahkan Keputusan ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan, partainya menyerahkan keputusan soal penambahan parpol koalisi pendukung ke tangan Presiden Terpilih Joko Widodo.

Hal itu dikatakan Arsul dalam menanggapi kemungkinan Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Kalau PPP itu menyerahkan soal bertambah atau tidaknya ke Pak Jokowi," ujar Arsul saat ditemui seusai acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Sekjen PPP: Presiden Jokowi Ingin Koalisi Pendukung Tetap Kompak

Menurut Arsul, Presiden Terpilih Jokowi memiliki kewenangan untuk menentukan apakah dibutuhkan adanya penambahan parpol dalam koalisi pendukung pemerintah.

Sebab, Jokowi memiliki visi misi dan rencana program yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan.

"Karena Beliau yang tentu lebih punya visi dan misi ke depannya seperti apa. Kan pemerintahan ini harus bisa mengeksekusi program dengan baik. PPP tidak ada masalah," kata Arsul.

Baca juga: Sekjen PPP: Tak Ada Riak-riak dalam Koalisi Pendukung Jokowi-Maruf

Kabar masuknya partai baru dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) semakin menguat sejak pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Pertemuan Prabowo-Megawati diprediksi menjadi langkah awal Gerindra untuk masuk dalam koalisi partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.