Kompas.com - 26/07/2019, 18:11 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan bahwa hingga saat ini koalisi parpol pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap solid.

Ia membantah adanya "riak-riak" di antara elite parpol yang bisa memecah koalisi.

"Jadi tidak ada yang namanya riak-riak atau gelombang-gelombang. Kadang-kadang apa yang terberitakan di media suka lebih indah daripada warna aslinya," ujar Arsul di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Puan: Penolakan 4 Partai Koalisi terhadap Masuknya Partai Baru Akan Dibahas dengan Jokowi

Arsul pun menyampaikan bahwa meski Tim Kampanye Nasional (TKN) dibubarkan, keberadaan koalisi tetap ada.

Nantinya, para sekjen partai akan membentuk wadah komunikasi agar koalisi tetap solid pasca-pembubaran TKN

Wadah tersebut, kata Arsul, bisa berbentuk forum silaturahim atau sekretaris bersama.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita bicarakan di antara para sekjen bagaimana wadah untuk berkomunikasi ke depan apakah forum silaturahim atau sekber atau apapun," kata Arsul.

Hari ini, TKN dibubarkan. Beberapa hari terakhir, terjadi sejumlah pertemuan elite partai yang disinyalir mempengaruhi peta politik ke depan.  

Pertama, pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di DPP Nasdem, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat.

Baca juga: Komentar Jokowi soal Pertemuan Surya Paloh dan Anies

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah, Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Namun, pertemuan ini tak dihadiri oleh pimpinan PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Kedua, pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Ketiga, pertemuan antara Surya Paloh dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selepas bertemu Anies, Paloh mengakui potensi Anies untuk diusung sebagai calon presiden 2024. 

 

 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X