Sekjen PPP: Presiden Jokowi Ingin Koalisi Pendukung Tetap Kompak

Kompas.com - 26/07/2019, 20:06 WIB
Presiden terpilih Joko Widodo tiba di acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden terpilih Joko Widodo tiba di acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani menuturkan bahwa Presiden Terpilih Joko Widodo meminta seluruh parpol koalisi pendukungnya tetap kompak.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional ( TKN) yang telah mendukungnya bersama Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Pak Presiden ingin kita tetap kompak gitu saja," ujar Arsul saat ditemui usai acara, di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Bubarkan TKN, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

Arsul pun membantah adanya pembahasan mengenai pembagian kursi di kabinet dalam pertemuan itu.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi terbuka untuk menerima usulan nama-nama yang akan berada di kabinet dari seluruh parpol pendukung dan elemen relawan pendukung.

"Di dalam kita tidak ngomongin soal kursi," kata Arsul.

"Pak Presiden hanya mengatakan silakan semua partai relawan yang punya kandidat yang bagus untuk diusulkan jadi menteri silakan disampaikan," tutur dia.

Baca juga: Sekjen PPP: Tak Ada Riak-riak dalam Koalisi Pendukung Jokowi-Maruf

Selain itu, Arsul juga memastikan hingga saat ini koalisi parpol pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih tetap solid.

Ia membantah adanya "riak-riak" di antara elite parpol yang berpotensi memecah koalisi.

"Jadi tidak ada yang namanya riak-riak atau gelombang gelombang. Kadang-kadang apa yang terberitakan di media suka lebih indah daripada warna aslinya," ujar Arsul.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X