Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P: Jangan Sampai Ada Tambahan atau Koalisi Tidak Solid

Kompas.com - 23/07/2019, 19:24 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Andreas Pariera mengatakan, partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf telah solid sehingga, jika ada penambahan partai baru dikhawatirkan koalisi tidak solid.

"Bahwa di luar itu ada suara-suara yang ingin bergabung, tapi yang penting pertama itu koalisi solid. Sehingga jangan sampai ada penambahan atau ini justru membuat koalisi tidak solid," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Andreas mengatakan, dukungan partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah cukup sehingga dalam politik yang demokratis diperlukan partai-partai di luar pemerintah untuk menjaga sistem check and balance.

Baca juga: Mardani: Tak Elok Partai Koalisi KIK Dikte Presiden

Andreas mengatakan, pihaknya ingin menghindari kegemukan dalam koalisi pemerintah. Sebab, koalisi yang gemuk justru tidak akan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Dan saya kira kekuasaan itu kalau terlalu gemuk itu justru menjadi tidak lincah. Ya kita menghindari terjadinya obesitas kekuasaan," tuturnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Pertemuan Megawati-Prabowo Tak Dikaitkan Pembentukan Koalisi

Selanjutnya, Andreas mengatakan, selama ini upaya partai-partai yang pernah mendukung Prabowo-Sandi untuk pindah ke koalisi Jokowi-Ma'ruf mungkin memang ada. Namun, menurut partai-partai tersebut tetap ingin menjadi oposisi.

"Saya kira selama ini upaya-upaya seperti itu (gabung koalisi pemerintah) mungkin ada, tapi secara jelas juga mereka saya kira temen-temen Gerindra kebanyakan lebih suka ada di luar. Mungkin ada satu dua partai yang lain, tapi itu tadi posisi menjaga soliditas itu jauh lebih penting," pungkasnya.

Kompas TV Ketua Dewan KehormatanPartai Amanat Nasional lagi-lagi membuat pernyataan kontroversi. Amien Raismengusulkan pembagianjatah kursi kekuasaan sebesar 55:45 persen sebagai syarat rekonsiliasi. Pernyataan Amien Rais ini dianggap aneh dan tidak masuk akal oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid menilai transaksi yang diminta Amien layaknya seperti dagang sapi dan bukan wujud dari rekonsiliasi. Jazilul meyakini, Jokowi tidak akan suka syarat rekonsiliasi dari Amien Rais. Namun, PKB meyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepadaPresidenJokowi. Sementara meski berada dalam satu biduk, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, enggan menanggapi penyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, tentang pembagian porsi 55:45 terkait rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto.<br /> <br /> Zulkifli Hasan malah menegaskan dukungan yang diberikan kepada Jokowi adalah tanpa syarat. Menurut Zulkifli Hasan,Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi pembantunya dalam kabinet. Tarik ulur koalisi partai politik masih terus berlanjut. Publik menanti siapakah parpol yang tergiur masuk dalam koalisi atau konsisten menjadi oposisi. #AmienRais #Jokowi #MenteriJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com