Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Kalau Kader Nasdem Sontoloyo, Jangan Kasih Apa-apa

Kompas.com - 16/07/2019, 20:17 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, penempatan kader partai politik pada Kabinet Kerja Jilid II merupakan wewenang sepenuhnya dari Presiden Joko Widodo.

Apabila, Presiden Jokowi melihat Nasdem layak membantu pemerintah, maka Surya meminta ada kadernya yang ditempatkan sebagai pembantu presiden.

"Kalau Nasdem penting masih ada di kabinet Pak Jokowi, tempatkan," kata Surya ketika membuka sekolah legislatif Nasdem, di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Wapres Sebut Jatah Kursi Menteri Bergantung Jumlah Kursi Parpol di DPR

Mendengar itu, para kader Nasdem yang memenuhi ruangan langsung bersorak dan bertepuk tangan.

Mereka yang hadir yakni para anggota DPR RI terpilih Partai NasDem untuk periode 2019-2024, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Fungsionaris DPP, pengurus sayap partai dan peserta terseleksi.

Presiden Jokowi juga hadir dalam acara itu. Jokowi yang tampak mengenakan setelan kemeja putih dibalut jas hitam tersenyum mendengar pernyataan Surya.

Surya melanjutkan, namun dirinya tidak memaksakan apabila Presiden Jokowi menganggap kader Nasdem tidak layak untuk duduk di kursi kabinet. Ia tidak akan mempermasalahkannya.

"Kalau Pak Jokowi merasa Nasdem ini pembantu sontoloyo, jangan kasih apa-apa Nasdem itu," kata Surya.

Baca juga: PKB Yakin Jokowi Bagi-bagi Kursi Menteri Secara Proporsional

Menurut Surya, saat ini adalah masa-masa yang tidak mudah bagi Presiden Jokowi dalam menyusun kebinet kerja bersama Ma'ruf Amin. Sebab, banyak kepentingan yang harus diakomodasi.

"Presiden Jokowi sedang menimang-nimang dan menerima masukan-masukan terkait dengan susunan kabinet. Ada yang tulus, ada yang barangkali lips service, atau ada yang mencari cara mengambil keuntungan bagi kepentingan sendiri," kata Surya.

Usai Surya Paloh menyampaikan sambutan, giliran Jokowi yang maju ke atas panggung acara. Namun, pidato Jokowi tertutup dari pewarta.

Usai acara, Presiden Jokowi pun langsung pergi meninggalkan lokasi tanpa wawancara dengan pewarta terlebih dahulu.

 

Kompas TV Partai Nasdem mengapresiasi Jokowi yang sudah mulai mengantongi nama calon menteri untuk mengisi kabinetnya. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate juga menilai pendapat wakil presiden Jusuf Kalla terkait porsi menteri berdasarkan raihan kursi parpol di parlemen layak dipertimbangkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com