Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Yakin Jokowi Bagi-bagi Kursi Menteri Secara Proporsional

Kompas.com - 05/07/2019, 19:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyakini presiden terpilih Joko Widodo akan membagi kursi menteri Kabinet Kerja Jilid II secara proporsional ke partai-partai politik pendukungnya.

"Kalau seandainya nanti ada jatah-jatah (kursi menteri), pasti dapat lah dan sudah pasti proporsional. Tidak mungkin PDI-P lebih sedikit dari PPP atau sebaliknya. Tidak mungkin," kata Karding saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Baca juga: Temui Jokowi di Istana, Muhaimin: Bukan Bicara Kabinet

Saat ditanya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang terang-terangan mengatakan ingin mendapatkan jatah 10 kursi menteri, ia menilai, itu merupakan aspirasi Muhaimin sebagai ketua umum partai pendukung.

Apakah permintaan itu dipenuhi atau tidak, PKB tentunya sangat menghormati hak prerogatif dari Presiden Jokowi sendiri.

"Itu namanya kan aspirasi boleh aja. Soal eksekusinya, nanti kan di Pak Jokowi," ujar Karding.

Baca juga: Temui Maruf Amin, Cak Imin Akui Akan Bicarakan Jatah Menteri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan, tidak akan membeda-bedakan latar belakang di dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024. Baik profesional atau partai politik sama-sama akan diakomodasi.

Apalagi, menurut Jokowi, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

Sikap Jokowi kali ini sedikit berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014. Saat itu, Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori di hadapan publik, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.

 

 

Kompas TV Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mengaku akan membahas calon menteri bersama Presiden Joko Widodo pada bulan ini. Komposisi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf, akan diisi oleh kalangan politik dari koalisi dan kalangan profesional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com