Wapres Sebut Jatah Kursi Menteri Bergantung Jumlah Kursi Parpol di DPR

Kompas.com - 16/07/2019, 17:38 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kongres PGRI Biro Pers Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla di Kongres PGRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, jatah kursi menteri bagi partai politik bergantung pada jumlah kursi partai politik itu sendiri di DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi lobi-lobi yang dilakukan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf demi memperoleh kursi menteri di kabinet.

"Tentu juga ada aturan-aturannya dan kewajarannya. Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar mendapat juga di kabinet juga yang memadai," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Ketum Sebut PSI Tak Minta Jatah Menteri kepada Jokowi


Sementara, soal lobi-lobi partai politik itu sendiri, Kalla menilai wajar. Menurut dia, tujuan dari politik adalah meraih kekuasaan dan salah satu bentuknya adalah mendapatkan kursi di eksekutif.

"Saya katakan bahwa politik itu mencapai tujuan dengan berbagi kekuasaan. Itu rumusan politik di manapun. Akhirnya kalau kekuasaan itu, ada di pemerintahan," ujar Kalla.

"Memang tujuannya dia ikut pemilu, ikut apa, capek-capek berkampanye, kalau pada ujungnya tidak mendapat kursi, dia tidak mendapat tujuannya. Karena itu wajar-wajar saja partai itu mencoba untuk mendapatkan kursi pemerintah kabinet yang baik. Itu wajar-wajar saja," lanjut dia.

Baca juga: Politisi PKB Berandai-andai Dapat Jatah Menteri Kabinet Kerja Jilid II

Sebelumnya Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah parpol pengusungnya di Pilpres 2019. Beberapa pengurus partai politik yang sudah bertemu Jokowi, antara lain Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan PDI Perjuangan.

Beberapa partai juga terang-terangan menginginkan sejumlah kursi di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Salah satunya ialah PKB yang menginginkan 10 kursi menteri.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X