JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis 15 nama tokoh yang dinilai berpotensi berlaga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dari 15 nama tersebut, lima di antaranya berasal dari kelompok pejabat pemerintah. Lima nama tersebut dianggap menjadi "kuda hitam" atau sosok yang dapat memberikan faktor kejutan.
Adapun, kelima sosok itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Lantas bagaimana rekam jejak, prestasi dan pencapaian kelima nama tersebut sehingga layak disebut sebagai "kuda hitam" pada Pilpres 2024 mendatang? Berikut ulasannya.
Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo melalui perombakan kabinet pada Juli 2016. Ia menggantikan Bambang PS Brodjonegoro.
Sri Mulyani sebelumnya menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan itu ia emban sejak 1 Juni 2010.
Perempuan kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 ini juga pernah memegang tiga jabatan penting pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketiga jabatan tersebut adalah Menteri Keuangan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Baca juga: 4 Ideologi Kembali Bertarung, Pilpres 2024 Diprediksi Lebih Ramai
Sejumlah cara juga pernah dilakukan untuk "membawa" Sri Mulyani ke ranah politik.
Sekitar tahun 2011, sejumlah aktivis dan akademisi mendirikan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI). Partai tersebut dibentuk untuk mendukung Sri Mulyani sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.
Susunan kepengurusan Partai Sri saat itu, yakni Ketua Umum Damianus Taufan, Sekretaris Nasional Yoshi Erlina, Bendahara Susy Rizky Wiyantini.
Sejumlah tokoh masuk sebagai anggota Majelis Pertimbangan, antara lain Arbi Sanit, Rocky Gerung, Rahman Tolleng, Fikri Jufri, dan Dana Iswara. Namun, Partai SRI gagal lolos verifikasi administrasi parpol peserta Pemilu 2014 di KPU.
Ia dikenal dekat dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri lantaran pernah menjadi ajudannya.
Nama Budi Gunawan dikenal publik saat ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus "rekening gendut" pejabat Polri pada 2015. Namun, status tersangka itu kemudian dibatalkan dalam sidang praperadilan.