PDI-P: Demokrasi Butuh Partai di Luar Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi yang sehat membutuhkan partai di luar pemerintahan sebagai oposisi dan penyeimbang.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya apakah koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih membuka ruang bagi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.

"Berkaitan membangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang sehat membutuhkan adanya partai yang berada di pemerintahan, partai di luar pemerintahan, dan sekaligus partai yang punya kekuatan penyeimbang," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

"Sehingga akan terjadi check and balance. Pemerintah membutuhkan sebuah kritik, oposisi yang dibutuhkan untuk membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara," ujar Hasto lagi.

Baca juga: PDI-P: Rekonsiliasi Bukan Bagi-bagi Jabatan di Kabinet

Ia menambahkan, koalisi yang baik ialah yang terbentuk sebelum pilpres dimulai. Sebab, koalisi tersebut terhindar dari kesan pragmatis lantaran sudah membuat sejumlah kesepakatan lebih awal.

Keberadaan partai oposisi dan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat bisa turut mengkritik jika ada program pemerintah yang tak menyejahterakan.

Baca juga: Prabowo Kalah di MK, Demokrat Buka Peluang Merapat ke Jokowi

Meski demikian, Hasto mengatakan, politik selalu dinamis. Karena itu, peluang menerima anggota koalisi baru akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo beserta para ketua umum parpol pengusung.

Hanya, Hasto mengatakan, PDI-P tetap menilai koalisi yang sehat ialah yang terbentuk sebelum pilpres dimulai.

"Politik itu dinamis, hal terkait koalisi pascapilpres kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati (Soekarnoputri) dan Bapak Presiden Jokowi. Tapi ini sebagai contoh di dalam buku tentang election management, di situ disebutkan pentingnya oposisi," lanjut dia.

Baca juga: Ketum PAN: Prabowo Nyatakan Koalisi Adil dan Makmur Sudah Berakhir

Sejumlah parpol pengusung Prabowo-Sandiaga seperti Partai Demokrat dan PAN telah membuka peluang untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Opsi itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga.

Mereka akan memutuskan sikap politiknya dalam waktu dekat sebelum pembentukan kabinet.