Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Kompas.com - 26/06/2019, 22:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 mendatangi sang cawapres, Ma'ruf Amin, di kediamannya, Menteng, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Anggota tim hukum 01 yang hadir di antaranya ialah Ade Irfan Pulungan, Taufik Basari, dan Luhut M. Pangaribuan. Kedatangan mereka bertujuan melaporkan seluruh proses dan perkembangan yang terjadi selama sidang sengketa Pilpres berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami tim kuasa hukum pihak terkait paslon 01 hadir di rumah KH Ma'ruf Amin ya. Sebagai prinsipal kami, kami wajib melapor segala sesuatu yang terjadi di persidangan MK, karena Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin pemberi kuasa pada kami," ujar Irfan usai bertemu Ma'ruf.

Baca juga: Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Maruf Amin di 2 Bank

Irfan menyatakan Ma'ruf merespons baik laporan yang diberikan tim hukum 01 kepadanya. Ma'ruf pun mengaku turut memantau jalannya sidang, terutama sidang yang berlangsung hingga pukul 05.00 WIB, Rabu (19/6/2019) sejak hari sebelumnya, Selasa (18/6/2019).

Ia pun mengatakan, Ma'ruf optimistis menyambut pembacaan putusan perkara sidang sengketa Pilpres 2019 tersebut. Ia juga mengatakan seluruh jajaran tim hukum 01 optimistis MK akan menolak permohonan tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Pihak 02 Persilakan Tim Hukum Jokowi-Maruf Laporkan Saksi Sengketa Pilpres

Irfan mengatakan tim hukum 01 mempercayakan sepenuhnya putusan tersebut kepada sembilan hakim MK. Ia menilai kesembilan hakim MK memiliki kredibilitas dan integritas yang tak diragukan.

"Karena kami anggap sembilan hakim ini orang-orang kredibel. Kami percaya terhadap ini punggawa hukum semua kan. Profesor, doktor, dan jam kerjanya panjang. Serta mereka integritasnya, independensinya terhadap masalah hukum kami yakini dan percayakan," lanjut dia.

Kompas TV Pasang surut kesepahaman soal pentingnya rekonsiliasi politik pascapilpres lewat momentum sidang perselisihan hasil Pemilu di MK masih cukup kental di kalangan elite politik. Para pihak seolah masih saling menanti untuk mewujudkan harapan tersebut, sejauh mana komitmen seluruh pihak untuk menerima apapun putusan MK? Dan bagaimana mewujudkan impian rekonsiliasi ini menjadi kenyataan? KompasTV akan mengulasnya bersama Andreas Hugo Parera Ketua DPP Pdi Perjuangan sekaligus juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf dan Pipin Sopian juru bicara BPN Prabowo Sandi, dan Ubedilah Badrun pengamat politik Universitas Negeri Jakarta. #TKNJokowiMaruf #BPNPrabowoSandi #MahkamahKonstitusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com