Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/06/2019, 11:42 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


KOMPAS.com
- Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya pada 2018

“Ini merupakan hari bersejarah, akhirnya Kemhan dan TNI meraih opini WTP,” kata anggota I BPK, Agung Firman Sampurna seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Bukan tanpa alasan Agung berkata seperti itu. Ini karena Opini WTP Kemhan dan TNI merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 20 tahun reformasi.

“Akhirnya ada perubahan yang signifikan dalam tata kelola keuangan TNI yang saat ini mulai sama dengan tata kelola keuangan di seluruh entitas yang lain,” ucap Agung.

Baca jugaKemhan Raih Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan dari Ombudsman

Ia sendiri mengatakan itu saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, pencapaian opini WTP itu adalah bukti keterbukaan keuangan Kemhan maupun TNI.

“Ada komitmen kuat dari Kemhan dan TNI untuk meraih opini yang terbaik,” tutur Agung.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menerima LHP Opini WTP itu menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kepada BPK.

Menhan Menhan Ryamizard Ryacudu bersama anggota BPK dan Panglima TNI serta tiga kepala staf angkatan berfoto bersama setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI oleh BPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).Dok. Humas Kementerian Pertahanan Menhan Menhan Ryamizard Ryacudu bersama anggota BPK dan Panglima TNI serta tiga kepala staf angkatan berfoto bersama setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI oleh BPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ini karena, kata Menhan, BPK telah tulus dan ikhlas mengerjakan penilaian dan evaluasi terhadap program kerja Kemhan yang beberapa tahun sebelumnya belum mampu mendapatkan opini WTP.

Baca jugaDemi Keutuhan NKRI, Menhan Minta Pancasila dan UUD 1945 Dijaga

“Opini WTP ini merupakan penghargaan tertinggi atas peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kemhan dan TNI,” kata Ryamizard.

Atas raihan tersebut, tak lupa Menhan juga mengapresiasi Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan. Mereka telah membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dalam memperjuangkan status opini penilaian BPK menjadi WTP.

“Karena untuk mencapai opini WTP ini, suatu tantangan sendiri yang relatif tidak mudah,” ujar Menhan.

Menhan berharap pula agar pencapaian Kemhan dan TNI tersebut bisa terus dijaga dan dipertahankan.

Oleh karena itu, ia meminta jajarannya segera menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan BPK pada LHP 2019 dengan tuntas dan disertai bukti dukung yang valid.

Pada kesempatan ini, selain diserahkan kepada Menhan, LHP atas laporan keuangan Kemhan dan TNI juga diserahkan BPK kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com