Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Konstitusi Jamin Kelancaran Sidang Sengketa Pemilu 2019

Kompas.com - 13/06/2019, 14:46 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memastikan bahwa seluruh hakim sudah siap menangani sengketa Pemilu 2019. Sidang sengketa Pemilu 2019 yang pertama akan digelar besok, Jumat (14/6/2019).

Persidangan akan dimulai untuk menangani sengketa pilpres terlebih dahulu. Siang ini, para hakim sudah memeriksa kesiapan ruang sidang yang akan dipakai besok.

"Kami sudah siap. Kami sudah mengecek kursi-kursi yang ada dan segala fasilitas yang diperlukan untuk besok bahwa persidangan akan bisa berjalan dengan lancar," ujar Palguna di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (14/6/2019).

Baca juga: Ada Sidang Hasil Pilpres di MK, Jalan Ditutup dan Lalu Lintas Dialihkan

Pantauan Kompas.com, ruangan sidang sudah disiapkan untuk sidang besok. Nantinya yang bisa masuk ke dalam ruang sidang hanya pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Ada juga area untuk kameramen dan fotografer dari media massa.

Untuk pihak lain, MK menayangkan jalannya sidang melalui layar besar di tenda-tenda yang dibangun di sekitar gedung.

Tidak hanya dalam hal teknis, Palguna mengatakan hakim juga sudah siap dengan semua prosedurnya.

Baca juga: Jubir Sebut Ada Pengamanan Ekstra untuk 9 Hakim MK Selama Tangani Sengketa Pemilu

"Sudah kita persiapkan memang sudah dari jauh hari sebelumnya. Sudah ada Bimtek sejak setahun yang lalu, sudah ada pembentukan gugus tugas, dan sebagainya," kata Palguna.

Oleh karena itu, hakim serta jajaran pegawai di MK siap untuk menangani rangkaian sidang nanti. Adapun, sidang sengketa pilpres akan selesai pada 28 Juni nanti. Sedangkan sidang sengketa pileg baru akan dimulai pada Juli 2019.

Kompas TV Tim hukum pasangan Prabowo-Sandi yakin paslon nomor urut satu akan didiskualifikasi oleh hakim. BPN menilai jabatan Ma’ruf Amin sebagai ketua dewan pengawas syariah pada dua bank pemerintah telah melanggar aturan. #PrabowoSandi #BPN #kpu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com