Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Jokowi-Ma'ruf Punya "Chemistry", Bagaimana Nasib Partai yang Ingin Gabung? 

Kompas.com - 11/06/2019, 04:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani mengatakan, sembilan partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah memiliki keterikatan satu sama lain. 

"Kalau dari sisi parpol koalisi sendiri, persoalannya adalah, ini koalisi sudah terbentuk selama satu tahun lebih. Chemistry kami sudah ada," ujar Arsul di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). 

"Meskipun kami berbeda-beda, kadang-kadang ada juga kita bertengkarnya. PPP dengan PSI, PSI sama Golkar. Yang selalu jadi naughty boy kan PSI. Tapi kami semua sudah memiliki chemistry satu sama lain," lanjut dia.

Baca juga: [BERITA POPULER] Wacana Bubarkan Koalisi Jokowi dan Prabowo | Cara Sri Mulyani Tarik Pajak Google

Kondisi inilah yang menjadi kekhawatiran partai politik anggota koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf mengenai kemungkinan partai politik lain ingin bergabung. 

"Persoalannya kalau dia datang, dia bisa enggak chemistry-nya itu sama? Kira-kira sebangunlah, gitu? Chemistry-nya bisa terbangun enggak?" ujar Arsul. 

"Sebab satu hal yang kita sepakati di koalisi Indonesia kerja itu, kita enggak mau ke depan ada partai koalisi, dia ikut dalam pemerintahan, tapi suaranya di DPR kayak oposisi atau bahkan lebih oposisi daripada oposisi," lanjut dia. 

Baca juga: Nasdem: Sikap Demokrat-PAN Harus Jelas jika Gabung Koalisi Jokowi

Tidak pula berarti harus membebek. Apabila ada perbedaan pandangan, harus diselesaikan di internal dan tidak menyebabkan kegaduhan publik. 

Lantas, bagaimana mengenai sejumlah partai politik yang sudah digadang-gadang akan balik badan mendukung Jokowi-Ma'ruf selama lima tahun mendatang? 

Arsul mengatakan, kemungkinan itu tetap ada. 

"Tidak bisa dinihilkan kemungkinan bahwa pemerintahan yang akan datang di luar yang berkoalisi, ada tambahan. Itu tidak bisa dinihilkan. Tapi ini semua, kewenangannya ada pada presiden terpilih dan dibantu oleh wakil presiden terpilih," ujar Arsul. 

Kompas TV Wakil sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan tidak ada yang salah dengan sistem koalisi politik di Indonesia yang berbeda antara sebelum pilpres dan sesudah hasil pilpres.<br /> <br /> Basarah mencontohkan pada pilpres 2014 Golkar, PAN dan PPP yang mengusung Prabowo-Hatta Rajasa pindah koalisi masuk pemerintahan Jokowi-JK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com