[BERITA POPULER] Wacana Bubarkan Koalisi Jokowi dan Prabowo | Cara Sri Mulyani Tarik Pajak Google

Kompas.com - 10/06/2019, 06:30 WIB
Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

1. Wasekjen Demokrat Minta Jokowi dan Prabowo Bubarkan Koalisi

Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya dalam Pilpres 2019.

Menurut Rachland, mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Keterbelahan di masyarakat berpotensi menimbulkan benturan.

Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa. Baca selengkapnya.

Baca juga:

2. Di Jepang, Sri Mulyani Ungkap Cara Tarik Pajak Google hingga Facebook

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna ke 17 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna ke 17 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Di hadapan forum negara-negara anggota G20 di Fukuoka, Jepang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa strategi menarik pajak perusahaan-perusahaan digital mulai dari Google hingga Facebook.

Strategi penarikan pajak perusahaan digital ini penting sebab besarnya potensi perpajakan industri digital belum tercermin dalam realisasi penerimaan perpajakan dalam negeri.

Bagaiman strateginya? Baca selengkapnya.

3. China Bakal Larang Ekspor Produk Teknologi ke AS

Ilustrasi perang dagangshutterstock.com Ilustrasi perang dagang

China tengah mempersiapkan diri untuk melarang ekspor sejumlah produk teknologi ke Amerika Serikat ( AS).

Jika kebijakan ini benar terwujud, maka ini adalah upaya balasan China terhadap AS yang memberlakukan pelarangan terhadap raksasa teknologi Huawei Technologies Co Ltd.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X