Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunjuk Komaruddin Hidayat sebagai Rektor UIII

Kompas.com - 04/06/2019, 10:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Caroline Damanik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Komaruddin Hidayat sebagai Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Penunjukan dilakukan melalui penerbitan surat Keputusan Presiden Nomor 37/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia.

"Betul, Keppres pengangkatan Prof Komar sudah ditandatangani Presiden. Itu jika enggak salah, akhir bulan Mei 2019 kemarin," ujar Staf Khusus Presiden Siti Ruhaini kepada Kompas.com, Selasa (4/6/2019).

Baca juga: Pembangunan Kampus UIII di Depok Dimulai Tahun Ini

Meskipun ditunjuk melalui Keppres, lanjut dia, nama Komaruddin sendiri merupakan hasil penggodokan sebuah konsorsium yang mengemban amanah menjalankan aktivitas universitas tersebut.

"Konsorsium ini dibuat karena universitas ini dikhususkan bagi post-graduate. Jadi, agar tidak overlapping dengan universitas-universitas Islam yang berada di bawah Kementerian Agama," tutur Siti.

Baca juga: Ridwan Kamil: Pemprov Jabar Siap Bebaskan Lahan untuk Kampus UIII

 

Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri dilibatkan dalam penunjukan nama Komaruddin sebagai pimpinan UIII.

Pembangunan UIII diprakarsai oleh Presiden Jokowi. Presiden sendiri pula yang memimpin groundbreaking pembangunan UIII di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, awal Juni 2018 lalu.

Harapannya, UIII akan menjadi pusat kajian, penelitian dan implementasi peradaban Islam wasathiyah atau Islam moderat, baik di Indonesia, maupun dunia.

"Sudah sewajarnya serta sepantasnya Indonesia menjadi rujukan kemajuan peradaban Islam dunia. Ya inilah nanti tempatnya," kata Jokowi saat peletakan batu pertama.

Baca juga: Bernilai Rp 3,5 Triliun, Pembangunan Kampus UIII Dimulai

 

Proyek pembangunan UIII menelan total biaya sebesar Rp 3,97 triliun. Proyek ini merupakan bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan direncanakan selesai pembangunannya selama empat tahun ke depan sejak peletakkan batu yang pertama.

Meski demikian, Presiden berharap tahun 2019 ini sudah ada bangunan yang berdiri dan dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, meskipun belum maksimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com