Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-Ma'ruf Unggul di Pnom Penh, Lisabon, hingga Sofia

Kompas.com - 07/05/2019, 20:28 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di sejumlah wilayah di luar negeri.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu luar negeri yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), paslon nomor urut 01 itu menang di beberapa kota seperti Pnom Penh, Lisabon, hingga Sofia.

Di Pnom Penh, Kamboja, Jokowi-Ma'ruf mendapat 3.018 suara. Sementara paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi meraih 202 suara.

Jumlah pemilih di Pnom Penh mencapai 5.068 orang. Dari angka ini, sebanyak 3.251 pemilih menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: Di Riyadh, Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Maruf

Dari 3.251 suara yang masuk, 31 di antaranya tidak sah. Sehingga, jumlah surat suara sah 3.220

Sementara itu di Lisabon, Portugal, Jokowi-Ma'ruf juga unggul atas Prabowo-Sandi.

Jokowi-Ma'ruf mendapat 158 suara, sedangkan Prabowo-Sandi 28 suara.

Pemilih yang berada di Lisabon berjumlah 256. Pemilih yang menggunakan suaranya sebanyak 187.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 186 suara sah, dan 1 lainnya tidak sah.

Di Sofia, Bulgaria, Jokowi-Ma'ruf juga memimpin hasil perolehan suara.

Pasangan calon nomor urut 01 itu meraih 49 suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 9 suara.

Jumlah pemilih di Sofia sebanyak 84 orang, dengan partisipasi pemilih sebesar 58 orang.

Dari 58 suara yang masuk, 0 suara dinyatakan tidak sah. Sehingga, jumlah suara sah mencapai 58.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com