Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Pertemuan Jokowi-AHY, BPN Yakin Demokrat Setia dengan Koalisi

Kompas.com - 02/05/2019, 17:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, meyakini Partai Demokrat tetap setia berada di koalisinya bersama Gerindra, PKS, dan PAN.

Hal itu disampaikan Dasco menanggapi pertemuan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan capres petahana Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

"Kami masih yakin dan percaya bahwa Partai Demokrat serta partai-partai koalisi yang lain masih tetap solid bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur," kata Dasco saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Saat Beri Pernyataan ke Media, AHY Tak Bersama Jokowi dan Dipotong Pratikno

Ia mengatakan BPN tak bisa melarang Demokrat selaku partai pengusung Prabowo-Sandi untuk menjalin komunikasi politik dengan siapapun, termasuk dengan kubu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia pun menghormati pertemuan antara AHY yang merupakan simbol Partai Demokrat dengan capres petahana.

"Kalau menurut saya pertemuan-pertemuan itu kan enggak bisa dilarang, karena politik inikan dinamis dan itu hak politik dari masing-masing partai politik. Tapi kami masih yakin dan percaya bahwa parta-partai koalisi itu masih solid walaupun bertemu-bertemu," lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Presiden Joko Widodo menerima Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Ruang Kerja Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/4/2019).

Pengataman Kompas.com, AHY yang mengenakan batik berwarna paduan hitam dan abu-abu masuk ke ruang kerja Jokowi pukul 16.16 WIB setelah menunggu sekitar 5 menit di ruang tunggu terlebih dahulu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com