Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antara Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga dan Narasi Kecurangan Pilpres 2019

Kompas.com - 25/04/2019, 09:50 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendeklarasikan klaim kemenangan berdasarkan exit poll, quick count, dan real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Tercatat sebanyak tiga kali Prabowo mendeklarasikan klaim kemenangan pasca-hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

Pada klaim kemenangan itu, Prabowo menyebutkan, berdasarkan proses penghitungan internal dari hasil rekapitulasi formulir C1, Prabowo-Sandiaga memperoleh sekitar 62 persen suara.

Akan tetapi, BPN memilih merahasiakan proses penghitungan atau real count internal BPN.

Baca juga: BPN Persilakan TKN jika Mau Buktikan Dugaan Kecurangan oleh Kubu 02

BPN pun ditantang untuk terbuka atas klaimnya soal penghitungan real count yang memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.

Seperti pernyataan para petinggi BPN lainnya, Direktur Relawan BPN Mursyidan Baldan memastikan pihaknya memiliki ruangan untuk melakukan proses real count.

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto tiba di kediaman Kertanegara untuk mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 di Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto tiba di kediaman Kertanegara untuk mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 di Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.
Menurut Ferry, pihaknya memiliki beberapa tempat yang digunakan untuk melakukan proses real count. Salah satunya di kantor sekretariat BPN, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Ada. Salah satunya di sini, di Kertanegara," ujar Ferry saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Selasa (23/4/2019).

Namun, Ferry enggan merinci tempat lain yang digunakan untuk memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara. Ia juga enggan menjelaskan proses real count internal.

Baca juga: Sandiaga Minta Masyarakat yang Temukan Dugaan Kecurangan Pemilu Lapor ke Pihak Berwenang

Ferry mengatakan, pihaknya ingin berhati-hati dalam melakukan rekapitulasi data terkait potensi serangan siber.

Bahkan, kata Ferry, BPN harus mem-back-up data formulir C1 di tempat yang berbeda.

"Kita enggak boleh dong kasih tahu nanti disatronin. Ini kan (serangan) cyber ini kan luar biasa. Data saja kami harus back up," kata Ferry.

Direktur Materi BPN Sudirman Said sebelumnya mengatakan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

"Ada tim yang memonitor di DPP masing-masing partai, tapi di tim BPN juga ada," ujar Sudirman saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Berbeda dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pihak BPN tidak menggunakan istilah "war room".

Baca juga: Mahfud MD Datangi KPU, Pastikan Tak Ada Kecurangan Pemilu

Selain itu, kata Sudirman, ruangan untuk melakukan real count Pemilihan Presiden 2019 tersebut tidak dapat diakses oleh publik secara leluasa.

"Ini bukan 'war' kan. Ini kompetisi tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang Insya Allah akan memperkuat argumen kita," kata Sudirman.

"Di berbagai partai politik koalisi kita mereka juga punya dan kebijakan masing-masing tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kita, kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ujar dia.

Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).
Kompas.com pun mencoba meliput kegiatan rekapitulasi real count di kantor DPP Partai Gerindra, Selasa (23/4/2019).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com