Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembali Dihuni Wajah-wajah Lama, Peningkatan Kinerja DPR Dinilai Sulit Terjadi

Kompas.com - 23/04/2019, 15:15 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, sembilan partai politik yang dinyatakan lolos versi hitung cepat pemilihan legislatif (Pileg) 2019 tak akan memberikan perubahan yang signifikan dalam peningkatan kinerja parlemen.

"Sembilan parpol yang lolos itu ke semuanya, kecuali Hanura, merupakan parpol penghuni parlemen lama. Maka, harapan akan munculnya perubahan di parlemen mendatang tak cukup signifikan," ujar Lucius kepada Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Imbauan Setara Institute untuk Elite Parpol setelah Pemilu 2019

 

Menurutnya, tidak ada aura baru karena parlemen periode 2019-2024 kembali dihuni parpol lama. Kesuksesan DPR dinilai sangat tergantung dari semangat dan kepentingan parpol.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

 

Sebab, lanjut Lucius, parpol merupakan pengendali utama aksi anggota DPR. Jika parpol lama mengabaikan aspirasi rakyat dan tidak bekerja maksimal, maka tak ada jaminan DPR baru akan berkineria lebih baik dari sebelumnya.

"Parlemen baru juga nampaknya akan didominasi oleh anggota petahana DPR. Mekanisme alokasi kursi dengan sistem sainte lague dengan segala proses internal partai nampaknya akan memberikan ruang bagi caleg petahana untuk kembali melenggang ke Senayan," paparnya.

Baca juga: Hasil Quick Count Pileg 2019 Indikator: 9 Parpol Lolos ke Senayan

 

Jika partai dan anggotanya didominasi wajah lama, kata Lucius, maka harapan kinerja DPR untuk lebih baik nampaknya akan sulit terjadi.

Seperti diketahui, dalam hasil hitung cepat Pileg 2019, contohnya versi Lembaga Indikator Politik Indonesia, ada sembilan partai politik yang lolos ambang batas empat persen.

Baca juga: Perbandingan Suara Parpol Pemilu 2019 dengan 2014, Data Quick Count Litbang Kompas 87 Persen

Sembilan parpol tersebut, yakni PDI-P meraih 18,89 persen; Gerindra (12,68), Golkar (11,8), PKB (10,14), Nasdem (9,05), PKS (8,18), Demokrat (7,63), PAN (6,56), dan PPP (4,4).

Sementara itu, parpol yang tidak lolos ke Senayan adalah Partai Perindo dengan 2,68 persen, Berkarya (2,37), PSI (2,03), Hanura (1,74), PBB (0,93),Garuda (0,62), dan PKPI (0,28).

Kompas TV Bagaimana partai politik menanggapi hasil pemilu 2019? Apakah efek ekor jas dari pilpres juga dirasakan oleh partai-partai itu? Simak dialognya bersama Wakil Sekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, Ketua DPP Parta Gerindra Ahmad Riza Patria, dan analis politik UIN Syarief Hidayatullah Adi Prayitno berikut ini. #Pileg2019 #Pemilu2019 #Parpol2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com