Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Kalau Pasukan Turun Harus Merasa Nyaman, Jangan Ketakutan

Kompas.com - 23/04/2019, 12:58 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet agar aparat terus menjaga stabilitas keamanan pascapemilu adalah arahan yang wajar.

"Kan mengingatkan, situasi abis pemilu, kondisi seperti ini kan perlu semuanya mewaspadai. Jangan sampai masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman," kata Moeldoko usai rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/4/2019).

"Makanya presiden tadi memberikan penekanan supaya TNI dan Polri lebih fokus lagi pada memahami situasi," tambah dia.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Riak Kecil Demokrasi Ganggu Rasa Aman Masyarakat

Moeldoko mengatakan, sejauh ini pemerintah belum membaca indikasi keadaan akan ricuh. Namun, tindakan preventif harus tetap dilakukan.

"Ada sementara masyarakat yang gamang, kita harus memberikan keyakinan kepada masyarakat enggak ada apa-apa situasinya," kata dia.

Moeldoko menyebut salah satu langkah menjaga keamanan adalah dengan mengerahkan pasukan Brimob Polri dari daerah ke Jakarta.

Ia meyakini kehadiran pasukan di tengah-tengah masyarakat bisa menciptakan rasa aman dan nyaman.

"Jadi masyarakat kalau ada pasukan yang turun di lapangan justru harus merasa nyaman, jangan merasa ketakutan," kata dia.

Baca juga: Kapolri: Jangan Ada Mobilisasi Massa Sikapi Pemilu 2019

Presiden Jokowi sebelumnya meminta aparat keamanan untuk terus menjaga stabilitas keamanan pascapemungutan suara pemilu 2019 yang baru saja usai.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa pagi ini.

"Kepada para menteri/ kepala lembaga, Panglima TNI , Kapolri dan Kepala BIN saya minta agar stabilitas keamanan dan ketertiban terus dijaga agar kondisi yang ada betul-betul kondusif," kata Jokowi.

Setelah pencoblosan 17 April kemarin, capres petahana ini melihat muncul riak-riak kecil yang berkembang di masyarakat.

Baca juga: Kapolri: Langkah Inkonstitusional Sama Saja Menghianati Keinginan Rakyat

Jokowi menilai, munculnya riak-riak kecil itu wajar dalam pesta demokrasi selama tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.

"Saya kira biasa dalam pesta demorkasi ada riak-riak kecil, tapi jangan sampai ganggu keamanan dan ketertiban, mengganggu rasa aman masyarakat," kata dia.

Pasca pencoblosan, hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan keunggulan untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Paslon petahana ini unggul dengan selisih sekitar 9-10 persen dari rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kendati demikian, Prabowo juga mengklaim kemenangan di Pilpres berdasarkan hasil hitungan tim internalnya.

Sementara KPU masih melakukan rekapitulasi secara nasional hingga 22 Mei 2019. Setelah itu, KPU akan mengumumkan pemenang Pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com