PPP Sebut Antisipasi KPU terhadap Ledakan Pemilih di Luar Negeri Kurang Baik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang baik dalam mengantisipasi ledakan pemilih saat proses pemilu di luar negeri.

"Antisipasi terhadap ledakan pemilih ini tidak disiapkan dengan baik. Mestinya dari jauh-jauh hari," kata Lena saat ditemui wartawan di Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Lena memberikan contoh pemilu di Malaysia yang memiliki 255 TPS. Namun, menurutnya, tetap terjadi ledakan pemilih.

"Harusnya meminta izin atau menyewa gedung di luar KBRI untuk mengantisipasi ledakan pemilih," ujarnya.

Lena menyayangkan antisipasi yang kurang cepat dari Panitia Penyelenggara Pemilu di luar negeri. Ia mengaku sudah mengingatkan Ketua KPU Arief Budiman untuk mengantisipasi pemilih dan ketersediaan panwaslu di setiap TPS.

Baca juga: Ada Petisi Minta Pemilu Ulang di Sydney, Ini kata Ketua PPLN Setempat

"Saya bertemu Ketua Bawaslu dan Ketua KPU di beberapa acara dan saya sudah ingatkan, termasuk ketersediaan panwaslu," tuturnya.

Selanjutnya, Lena berharap KPU mengambil pelajaran dari pemilu luar negeri agar pemilu di dalam negeri menjadi lebih baik.

"Agar di dalam negeri kesiapannya lebih baiklah," katanya.

Sebelumnya terjadi beberapa kendala pemilu di luar negeri, seperti tempat pemungutan suara (TPS) di Kuala Lumpur, Malaysia, dikabarkan dipangkas jumlahnya menjadi hanya tiga TPS.

Namun, informasi komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Ilham Saputra, mengklarifikasi bahwa ratusan TPS itu bukan dipangkas menjadi tiga.

Baca juga: Fakta Jumlah TPS di Kuala Lumpur Berkurang, Terkait Masalah Izin hingga Pemilih Membludak

"Update PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Kuala Lumpur semula direncanakan 255 TPS. Kemudian TPS operasional (menjadi) 167 TPS," kata Ilham saat dikonfirmasi, Minggu (14/4/2019).

Selain itu, pemilu yang digelar di Sydney, Australia, juga memiliki kendala, yaitu ratusan WNI dipaksa berstatus golput lantaran tidak diberi kesempatan untuk mencoblos.

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Heranudin mengaku, pihaknya tidak mengantisipasi massa akan membeludak.

Dia memperkirakan, lebih dari 400 WNI tidak dapat melakukan pencoblosan karena waktu yang tidak memungkinkan.