Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Curiga Mayoritas Survei Dibayar Kubu Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 09/04/2019, 19:18 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon curiga pihak Joko Widodo-Ma'ruf Amin membayar sejumlah lembaga survei.

Awalnya, dia mengatakan survei dari lembaga Puskaptis sesuai dengan survei internal BPN Prabowo-Sandiaga. Pada survei Puskaptis, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf 45,37 persen sementara Prabowo-Sandiaga 47,59 persen.  

Fadli kemudian diminta pendapat mengenai survei tersebut yang berbeda dengan survei kebanyakan.

"Karena kan mayoritas survei itu mungkin dibayar oleh paslon 01, menjadi tim kampanye paslon 01 itu. seolah-olah independen," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Fadli mengaku sejak dulu kerap menantang lembaga survei untuk mengumumkan penyokong dananya. Terlebih lagi jika lembaga survei tersebut juga menyediakan jasa sebagai konsultan politik.

Lembaga yang seperti itu dinilai berpotensi menggunakan survei sebagai propaganda.

Baca juga: Survei Voxpol: Jokowi-Maruf 48,8 Persen, Prabowo-Sandiaga 43,3 Persen

"Sebisa mungkin mereka mencari cara untuk menjadikan hasil survei itu sebagai alat propaganda," kata dia.

Ketidakpercayaan Fadli terhadap lembaga survei semakin menjadi setelah Pilkada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Menurut dia pada saat itu lembaga survei meleset jauh dari hasil penghitungan akhir. 

Kompas TV Soal survei elektabilitas capres-cawapres ternyata menjadi perbincangan warganet. Ulasan selengkapnya bersama rekan Yasir Neneama. #DashboardFacebook #SurveiElektabilitas

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com