Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Elektoral Saat Ini Dinilai Kekanak-kanakan

Kompas.com - 25/03/2019, 15:33 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai dunia politik saat ini bersifat kekanak-kanakan atau disebut infantil disorder.

Hal itu diungkapkan Ari saat acara diskusi bertajuk "Persaingan Makin Ketat: Siapa Selamat, Siapa Blunder?", di Kafe Kanorai, Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

"Saya bilang politik elektoral sekarang mengidap infantil disorder. Infantil istilah psikologis sebenarnya, intinya bagaimana bersifat kekanak-kanakan," ungkap Ari.

Baca juga: Jubir BPN Prabowo-Sandiaga: Lembaga Survei Sering Error

Sifat tersebut, katanya, menghilangkan rasa objektivitas seseorang ketika memandang sesuatu.

Menurutnya, hal itu tercermin ketika muncul hasil survei terkait elektabilitas kandidat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ari mengatakan, orang akan menilai sistem demokrasi hingga lembaga tersebut berada di jalan yang benar jika hasil survei menguntungkan kandidat yang didukung.

Baca juga: Di Balik Survei Litbang Kompas, dari Penentuan Responden hingga Cara Kerja Penyurvei...

Namun, jika ada konten yang merugikan calon yang didukung, orang tersebut akan menyalahkan hal lain.

"Sebaliknya kalau ada hasil survei, konten, apapun, yang tidak sesuai, yang tidak menguntungkan calon yang didukung, karena fanatisme politik tadi, maka dia mengatakan demokrasi tidak berjalan dengan baik, surveinya salah, alat ukurnya salah," katanya.

"Jadi orang tidak bisa melihat lagi objektivitas itu," sambung dia.

Kompas TV Kurang dari sebulan Pemilihan Umum 2019 akan digelar. Pekerjaan rumah bukan hanya milik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk merebut suara rakyat. Partai politik pengusung kedua pasangan calon juga punya tugas yang tak kalah besarnya yaitu agar bisa lolos dari ambang batas parlemen. Pada Pemilu 2014 lalu ambang batas parlemen masih di angka 3,5 persen dari 12 parpol peserta pemilu ada 10 parpol yang lolos dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas partai politik kini kian berat. Ambang batas parlemen naik menjadi 4 persen. Hasil Survei Litbang Kompas yang digelar sejak tanggal 22 Februari hingga 5 Maret 2019 menunjukan hanya 4 dari 16 parpol peserta Pemilu 2019 yang elektabilitasnya langsung memenuhi ambang batas parlemen. Sementara ada 5 parpol yang memenuhi ambang batas dengan <em>margin of error</em> yang besarannya sekitar 2,2 persen. #SurveiElektabilitas #SurveiLitbangKompas #SurveiPartaiPolitik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com