Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Vox Populi: Jokowi-Ma'ruf 54,1 Persen, Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen

Kompas.com - 25/03/2019, 11:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang digelar Vox Populi Research Center menunjukkan, elektabilitas pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dibandingkan pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.

"Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,1 persen, sementara elektabilitas Prabowo-Sandiaga 33,6 persen," ujar Direktur Riset Vox Populi Research Center Dika Moehamad dalam siaran pers resminya, Senin (25/3/2019).

Adapun jumlah responden yang memilih tidak tahu/tidak menjawab sebesar 12,3 persen.

Baca juga: Saat Jokowi Membangga-banggakan Maruf Amin...

Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.200 orang mewakili 34 provinsi, kemudian dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka melalui kuisioner.

Survei yang digelar dari 5 hingga 15 Maret 2019 ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error sebesar 2,9 persen.

Baca juga: Prabowo: Masalahnya, Kekayaan Indonesia Hanya Dikuasai Segelintir Orang

Dika mengatakan, tingginya selisih elektabilitas antara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga disebabkan tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

"Tingginya kepuasan terhadap kinerja pemerintah terkonversi dalam elektabilitas Jokowi yang jauh mengungguli Prabowo-Sandiaga, yakni terpaut 20 persen," ujar Dika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com