Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang ”Kompas”: PDI-P 26,9 Persen, Gerindra 17 Persen

Kompas.com - 21/03/2019, 07:54 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Litbang Kompas 22 Februari-5 Maret menunjukkan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra masih yang paling tinggi ketimbang partai politik peserta pemilu lainnya. PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dipilih oleh 26,9 persen responden.

"Jika dalam satu bulan ke depan potensi elektabilitas ini tidak ada perubahan, boleh jadi PDI-P akan mencatatkan diri sebagai parpol pertama yang bisa memenangi pemilu untuk kedua kali berturut-turut sejak era reformasi ini," tulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari harian Kompas, Kamis (21/3/2019).

Kendati demikian, peluang PDI-P menjadi juara bertahan akan tetap dibayangi oleh parpol lain, terutama Partai Gerindra. Partai Gerindra yang juga merupakan rival PDI-P di pemilihan presiden dipilih oleh 17 persen responden.

Baca juga: Di Balik Survei Litbang Kompas, dari Penentuan Responden hingga Cara Kerja Penyurvei...

Wahyu menyebut tingginya elektabilitas PDI-P dan Gerindra disebabkan efek ekor jas dari sosok kedua capres yang selama ini melekat dengan parpol itu, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Parpol yang tidak seberuntung PDI-P dan Gerindra harus berpikir keras untuk mendapatkan insentif elektoral di pileg saat mendukung pasangan calon di pilpres," kata Wahyu.

Parpol peserta pemilu lainnya memang mendapatkan elektabilitas yang jauh berada di bawah PDI-P dan Gerindra. Partai Golkar yang berada di peringkat ketiga, misalnya, hanya dipilih oleh 9,4 persen responden menyusul di bawahnya yakni PKB dengan 6,8 persen, Demokrat 4,6 persen, PKS 4,5 persen, PAN 2,9 persen, PPP 2,7 persen, dan Nasdem 2,6 persen.

Survei Litbang Kompas, diterbitkan pada Harian Kompas, 21 Maret 2019.Kompas Survei Litbang Kompas, diterbitkan pada Harian Kompas, 21 Maret 2019.

Sisanya adalah parpol-parpol yang terancam tak lolos ambang batas parlemen.

Meski sudah ditambah dengan margin of error 2,2 persen, suara mereka tak cukup untuk melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Di kategori ini ada Hanura 0,9 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,2 persen, serta empat partai politik pendatang baru, yakni Perindo 1,5 persen, PSI 0,9 persen, Berkarya 0,5 persen, dan Garuda 0,2 persen.

Survei Litbang Kompas menggunakann metode pengumpulan data lewat wawancara tatap muka pada 22 Februari-5 Maret 2019 terhadap 2.000 responden.

Responden dipilih secara acak sederhana dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian ini sebesar +/- 2,2 persen dengan kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Catatan redaksi:
Berita ini sudah tayang di harian Kompas dan Kompas.id pada Kamis, 21 Maret 2019 dengan judul berita "Partai Bisa Lebih Sederhana".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com