Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kalau Masih Banyak Pejabat Ditangkap, Artinya Pengawasan Kurang Berhasil

Kompas.com - 21/03/2019, 14:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, keberhasilan pengawasan lembaga pemerintahan tak bisa diukur dari banyaknya pejabat yang ditangkap terkait kasus korupsi.

Karena itu, ia menilai banyaknya pejabat yang ditangkap terkait kasus korupsi menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan.

"Padahal penilaian yang berhasil kalau yang ditangkap kurang. Kalau masih banyak ditangkap, pengawasan kurang berhasil artinya. Tapi jangan juga membiarkan sehingga tidak ditindak, bahaya juga itu," kata Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Ungkap Kendala Pemberantasan Korupsi di Jatim, Khofifah Soroti Pengawasan Dana Desa

Kalla mengatakan, pengawasan berhasil bila mampu mengurangi praktek korupsi di pemerintahan.

Kalla pun mengingatkan para pejabat berhati-hati setiap menandatangani keputusan terkait proyek pemerintahan. Sebab, biasanya sejumlah pejabat tak membaca detail apa yang diteken, padahal di dalamnya bisa jadi terdapat penyelewengan anggaran.

Baca juga: Tingkatkan Fungsi Pengawasan Sektor Keuangan, OJK Gandeng Kemendagri dan PPATK

Wapres berharap melalui Rakornas Pengawasan Internal Pemerintahan ini para inspektorat mampu menciptakan sistem pengawasan yang ketat untuk menekan jumlah korupsi di kalangan pejabat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

"Itulah harapan kita semua. Semoga pertemuan kita ini dapat menghasilkan yang baik dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan bangsa ini," lanjut Kalla.

Kompas TV Jabatan Plt Ketua Umum PPP akan dikukuhkan dalam mukernas partai. Suharso Monoarfa ditunjuk menggantikan Romahurmuziy yang ditangkap KPK. Bagaimana jalannya Mukernas PPP malam ini? Dan apakah PPP masih mampu lolos ke Senayan pasca kasus dugaan suap jual beli jabatan yang melibatkan mantan ketua umumnya Romahurmuziy? Untuk membahasnya sudah hadir di studio, Analis Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto. Dan melalui sambungan satelit sudah terhubung dengan Sekjen PPP, Arsul Sani. #PPP #OTTKPK #Mukernas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com