Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo-Sandi Enggan KPU Undang Menteri Sejak Awal Debat Pilpres

Kompas.com - 19/03/2019, 20:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pihaknya tak mengharapkan kehadiran menteri sebagai tamu undangan sejak awal debat pilpres digelar.

BPN memaklumi jika menteri yang diundang berkaitan dengan tema debat. Tetapi, mereka enggan jika menteri yang datang tak ada kaitannya dengan tema.

"Catatan kami sebenarnya, kalau menteri dari awal tidak diharapkan. Hanya diundang menteri yang terkait dengan aspek teknis tema saja," kata Ferry usai rapat persiapan debat keempat pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: TKN Pertanyakan Alasan KPU Tak Lagi Undang Menteri di Debat Pilpres

Oleh karenanya, menurut Ferry, lebih tepat jika menteri menjadi tamu undangan masing-masing tim kampanye, bukan diundang oleh KPU.

Menteri yang diundang oleh KPU sebagai tamu undangan debat harus netral dan tak boleh ikut meneriakan yel-yel membela salah satu paslon. Mereka juga tak boleh mengenakan atribut salah satu tim kampanye.

Ferry khawatir, jika menteri kembali diundang oleh KPU sebagai tamu undangan, maka, ketika terjadi keributan antar tim kampanye, menteri yang seharusnya netral sebagai tamu undangan KPU justru ikut turun tangan membela salah satu paslon.

Direktur Direktorat Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ferry Mursyidan Balkan saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Direktorat Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ferry Mursyidan Balkan saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: KPU Tak Lagi Undang Menteri di Debat Keempat dan Kelima

"Sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak perlu, mislanya yang kedua itu ada menteri yang maju (saat keributan antar tim kampanye), itu kan disayangkan," ujar Ferry.

"Jadi saya kira kan kita lihat jadi biarlah itu ada porsinya, tidak terkait dengan kewenangan seorang menteri," sambungnya.

Sebelumnya, dalam debat kedua pilpres, terjadi keributan antara pendukung Jokowi dan Prabowo.

Baca juga: Komite Damai Dipertahankan di Debat Keempat Pilpres

Hal ini pertama kali diketahui melalui video yang diunggah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief, di akun Twitternya.

Lewat akun Twitter @AndiArief__ ia menulis, "Partai Demokrat tadi malam protes keras KPU yang membiarkan terjadinya serangan yg melanggar aturan".

Dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat sejumlah anggota TKN dan BPN adu mulut.

Dari kubu Prabowo, nampak Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean, Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, hingga Wakil Ketua BPN Jansen Sitindaon.

Baca juga: Ryan Wiedaryanto dan Kania Sutisnawinata Diusulkan Jadi Moderator Debat Keempat

Sementara dari pihak Jokowi, terlihat Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Direktur TKN Aria Bima, dan Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni.

Atas keributan itu, pihak KPU dan Bawaslu turun tangan.

Nampak Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Abhan, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan yang lainnya berusaha melerai kedua pihak.

Kompas TV Dua kandidat cawapres menjadi sorotan warganet pasca debat yang berlangsung Minggu (17/3) malam. Apa isu utama yang diperbincangkan? Simak ulasannya bersama Frisca Clarissa. #warganet #cawapres #pascadebat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com