Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Buka Opsi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat dengan Islah

Kompas.com - 08/03/2019, 14:13 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin membuka opsi penyelesaian HAM berat masa lalu dengan cara islah. Ma'ruf mengatakan, dalam agama Islam, islah menjadi salah satu solusi yang dianggap baik.

"Bagi agama Islam, islah menjadi salah satu solusi dan dianggap sesuatu yang baik. Ada ayat yang mengatakan tidak ada kebaikan dari pembicaraan manusia kecuali tiga hal. Satu menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang berbuat baik, dan mengislahkan. Bagaimana mengislahkan? Harus ada kemauan semua pihak," ujar Ma'ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai komitmennya terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu oleh kelompok Milenial Antihoax yang datang ke rumahnya. Menurut Ma'ruf, hal tersebut tidak mudah dilakukan karena bukti-bukti sulit ditemukan.

Kesulitan ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara lain.

Baca juga: Penuntasan Kasus HAM Berat di Mata Kubu Jokowi dan Prabowo...

"Memang tidak mudah mencari orang yang hilang tidak jelas, itu tidak mudah. Bahkan, mencari pembunuh John F Kennedy di Amerika, negara yang canggih itu saja juga masih sulit. Itu orangnya yang bunuh pintar, ini yang nyulik juga mungkin pintar sekali," ujar Ma'ruf.

Bukan hanya itu, Ma'ruf mengatakan penyiram air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Baswedan juga sulit untuk diketahui sampai saat ini. Meski penyelesaian kasus ini berat, Ma'ruf mengatakan dirinya dan Jokowi tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya.

"Komitmennya tetap menyelesaikan kasus yang belum selesai, termasuk pelanggaran HAM berat, termasuk orang yang hilang. Kita tidak boleh berputus asa," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com