Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Jangan Apa-apa Semuanya Presiden Dong...

Kompas.com - 14/02/2019, 18:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) salah sasaran jika berunjuk rasa di depan Istana Presiden.

Unjuk rasa ini dilakukan terkait pemutusan hubungan kerja yang mereka alami.

Moeldoko menyebutkan, pemutusan hubungan kerja mereka bukan dilakukan oleh perusahaan pemerintah, melainkan dari vendor.

"Harus diluruskan dulu persoalannya. Mereka ini sopir dari vendor, outsourcing, tidak langsung ada di bawah Pertamina. Jadi kalau mereka menuntut ke pemerintah, ke Pertamina, enggak masuk akal, enggak logis," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

"Jadi menurut saya, ini salah sasaran. Jangan apa-apa, semuanya Presiden dong. Padahal mestinya, dia itu harus kepada vendor di mana ia bekerja," lanjut dia.

Mantan Panglima TNI itu, berpendapat, demonstrasi ini cenderung memanfaatkan situasi politik saat ini di mana sosok Jokowi menjadi sorotan publik.

"Yang saya lihat, demo-demo ini memanfaatkan situasi. Dengan situasi seperti ini, memunculkan diri untuk mendapatkan respons dari Pak Presiden," ujar Moeldoko.

Meski demikian, bukan berarti pemerintah tak mau membantu persoalan para demonstran.

Buktinya, kata dia, Presiden sudah menerima demonstrans, baik di dalam Istana, maupun di luar Istana. Jokowi sudah menindaklanjuti persoalan pekerja ke Menteri BUMN.

Moeldoko sendiri telah memanggil Direktur Utama PT Pertamina dan meminta penjelasan soal duduk persoalannya

Namun, hasilnya sama. Persoalan yang dihadapi pekerja bukan wewenang pemerintah, melainkan wewenang vendor.

"Penyelesaiannya ini ya sesuai prosedur di tempat mereka bekerja. Jadi saya pikir taat asas lah. Jangan sedikit-sedikit, semuanya Presiden," ujar Moeldoko.

Diketahui, demonstrans SP-AMT sudah sekitar dua pekan menginap di pelataran Monas, menghadap Istana Merdeka.

Mereka meminta pemerintah membantu mereka lantaran terkena pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan vendor mereka.

Dikutip dari Tribunnews.com, salah seorang istri demonstran bernama Dewi Srityanti berhasil menerobos pengawalan Paspampres kemudian menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden Jokowi.

"Ya saya langsung ngomong jika suami kami belum kerja, kami di sini (depan Istana) kelaparan, sudah enggak punya apa-apa, anak kami sudah enggak sekolah mau sampai kapan kami begini, Pak?" kata dia.

Saat menyampaikan keluhannya, Dewi mengatakan, terlihat pula Ibu Negara Iriana duduk di sebelah Jokowi. Iriana, menurut Dewi, tersentuh dengan aspirasinya.

"Ibu Iriana juga menjawab, 'Iya Bu, sabar. Insya Allah selesai ya, Bu'" kata Dewi menirukan perkataan Iriana.

"Beliau merespon sangat baik. Bahkan Beliau kayak agak-agak nangis gitu karena saya benar-benar memohon sangat dan saya ngomong enggak mau lewat perantara-perantara. Kami sudah sering dimodus-modusin oleh perantara," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com