Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri Acara Kesehatan dan Pendidikan, Jokowi Minta Izin Bicara Infrastruktur

Kompas.com - 12/02/2019, 16:57 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kesehatan di Sawangan, Depok, Selasa (12/2/2019) siang.

Membuka sambutannya, Jokowi tak langsung bicara mengenai masalah pendidikan, melainkan masalah infrastruktur terlebih dulu.

Jokowi meminta izin kepada para kepala dinas pendidikan yang hadir untuk bicara soal infrastruktur.

"Sebelum masuk ke urusan pendidikan, saya ingin bercerita sedikit mengenai Infrastruktur. Boleh ya?" tanya Jokowi.

"Boleh," jawab para kepala dinas yang hadir.

Baca juga: Jokowi: Kalau Saya Orang Politik, yang Benar Memang Pembangunan Fokus di Jawa

Jokowi lalu menjelaskan bahwa pemerintah selama 4,5 tahun terakhir memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur ini sangat penting bagi daya saing Indonesia yang masih rendah ketimbang negara-negara tetangga.

"Bandingkan biaya logistik transportasi kita dengan Malaysia, Singapura. Dua sampai dua setengah kali lipat lebih mahal di kita. Karena jalan tidak baik, airport kurang, pelabuhan tidak siap, ini menyebabkan kita kalah bersaing," kata Jokowi.

"Produktivitas kita saya ngomong apa adanya. Investasi dan ekspor kalah dengan Singapura, Malaysia Filipina Thailand dan Vietnam. Saya tidak mau kita kalah nanti dengan Kamboja, Laos," tambah dia.

Selain infrastruktur yang kalah saing dengan negara lain, Jokowi juga menyoroti infrastruktur di Indonesia yang belum merata.

Jokowi lalu menunjukkan foto salah satu ruas jalan di Papua.

"Bagaimana kita bsa bersaing, bagaimana saudara kita di Papua bsa menikmati logistik transportasi harga kalau jalannya seperti ini," kata Jokowi sambil menjelaskan bahwa jalan itu kini sudah mulus diaspal.

Jokowi mengatakan, dengan membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, maka ia tak hanya membangun perekonomian, tapi mewujudkan sila kelima, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sebetulnya kalau saya orang politik bangun itu di Jawa saja. Karena 160 juta penduduk kta di Jawa. Return politik dan ekonomi cepat. Tapi kita membangun negara," kata dia.

Setelah bicara panjang lebar mengenai infrastruktur selama sekitar 12 menit, baru lah Jokowi bicara mengenai soal pembangunan sumber daya manusia, termasuk mengenai pendidikan. Menurut dia, pembangunan SDM besar-besaran akan mulai dilakukan pada tahun depan.

Menurut dia, pemerintah akan fokus mengembangkan sekolah vokasi, balai latihan kerja hingga pondok pesantren.

Baca juga: Soal Kemungkinan Jokowi Jenguk Ani Yudhoyono di Singapura, Ini Kata Moeldoko

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong agar jumlah guru terampil lebih banyak dari guru normatif. Dengan begitu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan bisa siap untuk masuk ke dunia kerja.

"Di sini lah Bapak Ibu dan saudara sekalian sangat bertanggungjawab berhasil tidaknya nanti yang namanya pembangunan kualitas SDM," kata Jokowi.

Sebelum menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini, Jokowi terlebih dulu menghadiri acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di ICE, BSD, Tangerang Selatan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga bicara panjang lebar mengenai infrastruktur terlebih dahulu sebelum masuk ke topik kesehatan.

Kompas TV Presiden Joko Widodo buka suara soal harga tiket pesawat mahal. Jokowi menilai biang keladi avtur yang mahal harus segera dibenahi. Pasalnya harga avtur yang dijual Pertamina di Bandara Soekarno-Hatta lebih mahal 30 persen dibanding bandara lain.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com