Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Kotak Suara di Cirebon Rusak, Bawaslu Sebut KPU Kecolongan

Kompas.com - 11/02/2019, 23:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyimpan logistik pemilu.

Hal ini merespon temuan Bawaslu mengenai ribuan kotak suara pemilu yang rusak di Cirebon, Jawa Barat, akibat terendam air hujan.

"Nah, inilah dia 'kecolongan' lagi. Ini kan SOP KPU, gimana sih. Kan kami sudah ingatkan, untuk berhati hati," kata Bagja saat dihubungi, Senin (11/2/2019).

Kerusakan kotak suara di cirebon, kata Bagka, harus menjadi bahan evaluasi untuk KPU. Jangan sampai ketika hari h banyak kotak suara pemilu yang tak bisa digunakan karena rusak.

Mengingat hari pemungutan suara baru akan dilakukan sekitar 2 bulan lagi, Bagja berharap, KPU dapat berbenah.

Logistik pemilu harus dipastikan disimpan di ruang tertutup dan kering. Selain itu, harus ada SOP penyimpanan kotak suara yang berbeda dibandingkan dengan penyimpanan kotak di pemilu 2014.

Sebab, saat ini kotak suara berbahan karton kedap air atau dupleks. Sementara pemilu sebelumnya kotak suara dibuat dari alumnium.

"Kan dulu tidak ada masalah hujan atau enggak, ekarang kan pakai kartun dupleks. Maka harus jadi perhatian tersendiri," ujar Bagja.

Selain memperbaiki sistem pergudangan logistik pemilu, KPU juga diminta untuk selalu melibatkan Bawaslu dalam setiap pengawasan tahapan pemilu.

Jumlah kotak suara pemilu rusak di Cirebon bertambah dari 696 unit menjadi 1.410 unit. Data ini mengacu pada temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat.

Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaki menyebut, angka itu masih bersifat sementara. Jumlah kotak suara rusak masih mungkin bertambah lantaran Bawaslu masih terus melakukan pengecekan di gudang penyimpanan.

Kotak suara yang digunakan untuk pemilu 2019 adalah karton kedap air atau dupleks.

Setelah melalui proses uji coba, kotak suara berbahan dasar dupleks itu mampu menahan beban lebih dari 80 kilogram.

Kotak suara ini pun kedap air. Namun, kedap air dalam hal ini bukan berarti kotak diguyur menggunakan air dalam jumlah banyak, tetapi misalnya terpercik air hujan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com