Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKB Dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Segera Disahkan

Kompas.com - 08/02/2019, 18:09 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Cucun Ahmad Syamsulrijal mengatakan, fraksinya akan mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) hingga pengesahan.

Ia mengatakan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual penting untuk segera disahkan.

Alasannya, RUU tersebut memuat poin penting. Misalnya, aturan soal rehabilitasi dan pendampingan korban.

“RUU P-KS ini, negara memberikan rehabilitasi dan pendampingan yang utuh untuk korban. Mulai dari pendampingan kesehatan, pendidikan, psikis, sosial, hingga pendampingan ekonomi untuk masa depannya, “ ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut Pemerintah Hilangkan 100 Pasal di RUU PKS

Cucun mengatakan, selama ini korban kekerasan seksual nyaris tidak tertangani dengan baik.

Sementara, negara hanya fokus menghukum pelaku saja. Kendati demikian masih banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum.

“Korban kekerasan seksual alih-alih memperoleh rehabilitasi yang memadai, malah tidak sedikit yang dikriminalisasi," kata Cucun.

"Fraksi PKB akan terus mengawal RUU tersebut. Kami punya srikandi perempuan Nihayatul Wafiroh, anggota DPR terbaik yang kami minta fokus pada persoalan perempuan, anak dan kekerasan seksual. Selain itu Ketua Panja RUU Marwan Dasopang juga dari F-PKB," ujar dia.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Diminta Luruskan Hoaks soal RUU PKS

Selain itu, Cucun memastikan bahwa draf RUU P-KS yang beredar dan disebut melegalkan perilaku seks menyimpang serta zina, bukan merupakan draf yang asli.

Ia meminta masyarakat tak mudah percaya jika menerima informasi khususnya menyangkut kebijakan politik, apalagi mengenai draf rancangan UU yang tengah dibahas di parlemen.

"Fraksi PKB mengawal terus rancangan undang-undang itu yang semangatnya adalah upaya negara mencegah kekerasan seksual yang kerap terjadi," ujar Cucun.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Polemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com