Bantah Prabowo, Wapres Kalla Nilai Tak Benar Anggaran Bocor Sampai 25 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah bila APBN bocor hingga 25 persen.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Kalla mengakui ada kebocoran anggaran karena terbukti dari masih adanya korupsi yang melibatkan aparat pemerintah. Namun, ia meyakini jumlahnya lebih kecil dari 25 persen APBN.

"Iya tentu lah (ada kebocoran). Itu ternyata banyak (pejabat) masuk KPK kan. Tapi tidak semua, jangan disamaratakan. Ada yang bersih ada yang enggak. Tidak semua, tidak benar itu diratakan 25 persen," ujar Kalla saat ditemui di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut Kekeliruan Arah Pembangunan Terjadi Sejak Orde Baru

Kalla mengatakan, biasanya kebocoran anggaran terjadi di sektor pembangunan. Namun, ia memastikan di sektor lain seperti gaji pegawai dan subsidi, tak ada yang bocor.

Kalla menambahkan, saat ini korupsi anggaran pun sulit lantaran kinerja KPK yang semakin baik dalam hal penindakan.

"Apa lagi sudah banyak yang ditangkap sehingga orang takut. Hanya betul-betul yang korupsi sekarang ini pemberani yang tidak takut ditindak. Menteri aja sembilan yang ditangkap, bupati 120, gubernur 19. Ada negara seperti itu enggak?" ujar Kalla.

Baca juga: Soal Tuduhan Kebocoran Anggaran, Jokowi Minta Prabowo Lapor KPK

"Coba tunjukan satu negara yang anggota DPR-nya ada 40 ditangkap, yang kepala daerahnya 100 lebih, yang menterinya sembilan ditangkap. Coba cari negara yang ada seperti itu. Jadi memang ada korupsi tapi kita tegakan (hukum) juga sangat keras," lanjut dia.

Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.

Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan. Prabowo memperkirakan terjadi kebocoran anggaran hingga 25 persen