Soal Tuduhan Kebocoran Anggaran, Jokowi Minta Prabowo Lapor KPK

Kompas.com - 07/02/2019, 12:27 WIB
Presiden Joko Widodo menyapa warga sekitar Tambora setelah meninjau kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo menyapa warga sekitar Tambora setelah meninjau kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden petahana Joko Widodo menantang rivalnya Prabowo Subianto untuk melaporkan kebocoran anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut terjadi kebocoran anggaran sebesar 25 persen di Indonesia.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

"Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. duitnya gede banget Rp 500 triliun," tambah calon presiden nomor urut 01 ini.

Baca juga: Prabowo: Kalau Elite Saat Ini Terus Berkuasa, Tak Mungkin Ada Perbaikan

Menurut Jokowi, setiap dugaan korupsi atau kerugian negara memang sebaiknya dilaporkan ke KPK. Namun, ia berharap laporan tersebut disertai dengan bukti-bukti.

"Laporkan ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta fakta. Jangan asal," kata Jokowi. \

Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.

Baca juga: Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Negara Bocor, Kemenkeu Persilakan Lapor ke Penegak Hukum

Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan.

Pada 2018 sendiri, penerimaan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 persen dari tahun 2017. Jumlah tersebut juga melebihi target atau 102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun.

Sementara itu, total realisasi belanja negara di APBN 2018 Rp 2.202,2 triliun atau 99,2 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 9,7 persen dari tahun sebelumnya. Bila anggaran belanja negara bocor 25 persen, angkanya lebih dari Rp 500 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X