Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo-Sandi: Lebih 70 Kasus Persekusi dan Kriminalisasi Terjadi di Era Jokowi

Kompas.com - 04/02/2019, 20:15 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Hendarsam Marantoko menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini gagal memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Akibatnya, muncul banyak kasus persekusi dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang dinilai kerap mengkritik terhadap pemerintah.

Baca juga: Kubu Jokowi: Kalau Neno Warisman Masih Bawa Tagar, Itu Agenda Politik Tim Prabowo

Ia mencontohkan kasus persekusi yang pernah dialami Neno Warisman dan kriminalisasi terhadap Ahmad Dhani.

"Menurut catatan kami selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi ini, ada lebih dari 70 kasus persekusi dan kriminalisasi yang terjadi. Termasuk ada kasus Ahmad Dhani dan Neno Warisman," ujar Hendarsam dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).

Hendarsam menilai saat ini aparat penegak hukum cenderung tebang pilih dalam menangani kasus.

Baca juga: Didatangi Fadli Zon, Ini Penjelasan Pengadilan Tinggi soal Penahanan Ahmad Dhani

Ia mengatakan, pihaknya telah membuat laporan sekitar 27 kasus ke pihak kepolisian. Namun tidak ada satu kasus pun yang sampai ke tahap pengadilan.

"Kami dari Badan Pemenangan Nasional, punya kurang lebih ada 27 laporan ke polisi. Sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada yang naik ke pengadilan. Prosesnya sudah sejauh apa kita tidak tahu," kata Hendarsam.

Ia pun mencontohkan salah satu laporan terkait ancaman pembunuhan yang dialami oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Fahira Idris pada 2017 lalu.

Baca juga: Kritik Penegakan Hukum di Era Jokowi, Timses Prabowo-Sandiaga Singgung Kasus Hary Tanoe

Menurut Hendarsam, hingga saat ini, proses penanganan laporan kasusnya tidak jelas.

"Saya ambil contoh kasus ancaman pembunuhan terhadap Bang Fadli Zon, Fahira Idris, yang dilakukan oleh salah seorang di media sosial. Orangnya jelas, identitasnya jelas, kami sudah cek, sampai sekarang enggak ada sama sekali," ucap dia.

Kompas TV Bawaslu Kabupaten Blora, Jawa Tengah menyatakan tidak ada pelanggaran terkait isi tabloid Indonesia Barokah. Menurut Bawaslu, isi pemberitaan dalam tabloid tersebut hanyalah saduran dan rangkuman berita dari media lain.<br /> Isi dari tabloid Indonesia Barokah banyak memuat tentang capres cawapres nomor urut 02, setelah berkoordinasi dengan sentra penegakan hukum terpadu, Bawaslu Kabupaten Blora,memutuskan bahwa isi tabloid Indonesia Barokah adalah wajar. Bawaslu sebelumnya mendapati ada lebih dari 600 eksemplar Tabloid Indonesia Barokah dan menilai isinya tidak mengandung unsur kebencian.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com