Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Keki, Fadli Zon Enggan Jenguk Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 01/02/2019, 22:23 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 02 (BPN) Fadli Zon mengungkapkan bahwa dirinya tidak berniat sama sekali menjenguk Ratna Sarumpaet yang saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya .

Sebelum tersangkut kasus hoaks, Ratna merupakan mantan salah satu juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia kemudian dipecat lantaran berbohong soal kabar penganiayaan dirinya.

Fadli Zon merasa keki atau jengkel sebab saat bertemu Prabowo dan sejumlah pimpinan BPN lainnya Ratna mengaku dianiaya sekelompok orang. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).
"Memang enggak ada niat sih (menjenguk Ratna Sarumpaet). Kami ini kan merasa keki. Kami ini merasa jengkel sekali merasa dibohongi kok," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Menurut Fadli, kebohongan Ratna Sarumpaet telah menimbulkan kerugian bagi Prabowo terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga: Babak Baru Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Seperti diketahui, setelah bertemu Ratna yang mengaku dianiaya, Prabowo langsung memberikan pernyataan pada Selasa (2/10/2018) malam.

Ia menuding ada motif politik di balik dugaan penganiayaan terhadap anggota badan pemenangannya itu.

Namun, tak lama berselang, Ratna mengaku berbohong soal kabar penganiayaan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 21 September 2018.

Baca juga: Timses Jokowi Minta Polisi Tak Berhenti pada Ratna Sarumpaet

Kasus itu pun sempat disinggung oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat debat pertama Pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

"Kami yang paling dirugikan kan. Kami dirugikan sekali dengan kasus ini. Lihat saja sampai ini jadi bahan bagi Jokowi di debat pertama. Yang ditanya apa, jawabannya kasus RS lagi," ucap Fadli.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman KompasTV hari ini. Pertama, Kejari Depok akan eksekusi terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani namun, Buni meminta eksekusi ditunda. Berikutnya, KPU umumkan 49 daftar nama caleg mantan narapidana korupsi. Terakhir, kasus dugaan penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com