Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Minta Polisi Tak Berhenti pada Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 01/02/2019, 10:08 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate, mengapresiasi kerja cepat polisi yang telah menyelesaikan penyidikan kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

Ratna akan segera menjalani persidangan setelah berkas perkara kasusnya dinyatakan lengkap pada Rabu (30/1/2019).

Namun, Johnny mendorong Kepolisian tak berhenti pada Ratna seorang.

"Kami mendukung polisi bukan hanya pribadi Ratna, tapi menyelidiki yang lebih luas. Karena ini sangat merusak demokrasi kalau seperti ini terus," kata Johnny saat dihubungi, Jumat (1/2/2019).

Johnny mengatakan, perilaku Ratna yang berbohong bahwa dirinya dianiaya orang tidak dikenal sangat merusak demokrasi.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Kembali Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya

Menurut dia, berita bohong itu tidak akan tersebar luas kepada publik apabila tidak digoreng oleh kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebab, Ratna sendiri tak pernah menyatakan kepada publik bahwa ia dianiaya.

"Persoalannya, bukan Ratna pribadi, ini hoaks politik menggunakan ratna dan melibatkan paslon lain," kata Johnny.

Kasus ini bermula saat foto muka Ratna yang babak belur tersebar melalui media sosial, Oktober 2018.

Narasi yang beredar saat itu Ratna dihajar beberapa orang ketika berada di Bandung, tepatnya di Bundaran Husein Sastranegara pada 21 September 2018.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Bohong Itu Salah, soal Dipidana Nanti Dulu...

Prabowo Subianto bahkan menggelar jumpa pers untuk menyatakan penyesalannya atas penganiayaan yang menimpa Ratna.

Belakangan, Ratna menyatakan bahwa penganiayaan itu sebagai sebuah kebohongan yang ia sampaikan pada keluarganya. Kemudian, kebohongan itu tersebar di media sosial melalui sejumlah akun. Padahal, muka Ratna lebam karena operasi plastik.

Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, Ratna Sarumpaet kini sudah dipindahkan oleh kepolisian dari rumah tahanan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Drama Babak Belur Ratna Sarumpaet

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com