Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Tak Ada Alasan Pemilu Ditunda, Kecuali Terjadi Bencana Alam

Kompas.com - 29/01/2019, 14:32 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri rapat pimpinan bersama TNI-Polri di Gedung STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Tjahjo tiba digedung STIK-PTIK pada pukul 13.05 WIB. Ia hadir bersama dengan Ketua KPU RI Arief Budiman. Tak berselang lama Ketua Bawaslu RI Abhan juga mendatangi rapim TNI-Polri.

Sebelum memasuki gedung Gedung STIK-PTIK, Tjahjo memberikan penjelasan maksud kedatangannya ke rapim TNI-Polri.

Baca juga: Mendagri: 1.166 Lembaga Telah Manfaatkan Data Kependudukan untuk Layanan Publik

Mendagri menjelaskan, kedatangannya untuk menjelaskan posisi pemerintah dalam mendukung kesuksesan Pemilu Serentak 2019.

Tjahjo mengatakan, pemerintah memiliki peran untuk membantu dan mendukung penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU.

“Tujuan utamanya mem-back up penuh KPU, yang punya pasukan sampai tingkat TPS supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada alasan apapun sampai Pemilu itu ditunda, kecuali ada bencana alam di satu TPS, satu desa atau kecamatan,” tutur Mendagri.

Baca juga: Mendagri Pastikan Suket Dapat Digunakan untuk Mencoblos di Pemilu 2019

Pemerintah daerah, lanjut Tjahjo, akan membackup penuh KPU Daerah untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi agar berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menekankan peran TNI-Polri untuk mengamankan dan membantu KPU untuk menghadirkan Pemilu 2019 berjalan aman.

Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan kehadirannya di rapim TNI-Polri untuk menjelaskan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung.

Baca juga: Mendagri Minta Gubernur Riau Tegur 10 Kepala Daerah yang Deklarasi Dukung Jokowi

“Saya hadir disini untuk menyampaikan perkembangan yang ter-update tentang tahapan Pemilu. Dan saya pikir undang-undang sudah menyebutkan bahwa KPU diminta berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI,” kata Arief.

Rapat Pimpinan TNI-Polri digelar bersama oleh kedua instansi tersebut dan berlangsung secara tertutup.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak percaya kepada lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.<br /> <br /> Menteri Dalam Negeri menyebut hingga kini lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bekerja sesuai dengan undang-undang.<br /> <br /> Tjahjo meminta semua pihak mendukung KPU untuk mensukseskan kontestasi Pemilu 2019. Perihal adanya gangguan seperti kabar bohong surat suara tercoblos seperti beberapa waktu lalu, Mendagri meminta kepolisian mengusutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com