Pertimbangan Mendagri Perintahkan Pemusnahan E-KTP Invalid

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan agar seluruh Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang rusak dan invalid agar dimusnahkan.

Tjahjo menjelaskan, sebelumnya e-KTP yang tak lagi valid belum dimusnahkan karena masih menjadi barang bukti terkait kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Selama ini memang tidak berani kita musnahkan, karena selama empat tahun ini terus diperiksa KPK, teman-teman menyampaikan ke saya sebelum selesai masalah hukumnya sebaiknya tidak dimusnahkan dulu," ujar Tjahjo saat ditemui usai acara Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs), di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Tjahjo menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dan KPK menyetujui pemusnahan tersebut.

Baca juga: Wiranto: E-KTP Tercecer Bukan Rekayasa Pemerintah

"Tidak apa-apa (dari KPK), memang dari KPK tidak menggunakan alat bukti itu. Awalnya iya, tetapi sudah tidak," jelasnya.

Alasan lain yang disebutkan olehnya adalah peristiwa E-KTP yang tercecer baru-baru ini. Sebuah karung berisi e-KTP ditemukan di area persawahan yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 8 Desember 2018.

Beberapa hari kemudian, aparat kepolisian menemukan tiga karung berisikan e-KTP di area perkebunan, di Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, pada 11 Desember 2018.

"Tapi mencermati dinamika yang ada, banyak yang dicecerkan orang dan dimanfaatkan orang, saya mengambil keputusan lebih baik dimusnahkan saja," sambung dia.

Menurut Tjahjo, terdapat sekitar 5.000 e-KTP di masing-masing kabupaten/kota yang berstatus kedaluwarsa, bekas, dan invalid. Jumlah itu dikumpulkan sejak 2011.

Sebelumnya, Tjahjo telah menginstruksikan jajarannya untuk memusnahkan e-KTP rusak dan invalid dalam satu minggu mendatang.

Selain itu, Tjahjo juga menekankan pentingnya membuat berita acara dan melaksanakan pemusnahan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid, yang ditujukan kepada bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.

Dalam surat tertanggal 13 Desember 2018 tersebut, terdapat empat hal yang perlu dilakukan, demi mencegah penyalahgunaan e-KTP.

Pertama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diminta untuk melakukan pendataan terhadap e-KTP yang rusak atau invalid di wilayah masing-masing.

Kemudian, jika masih ditemukan, e-KTP tersebut harus dimusnahkan dengan cara dibakar.

Pembakaran merupakan cara baru dalam pemusnahan e-KTP, di mana sebelumnya hanya dilakukan pengguntingan.

Baca juga: Instruksi Mendagri, E-KTP Invalid dan Rusak Dimusnahkan dalam Sepekan

Selain itu, jajaran terkait juga diminta untuk membuat berita acara terhadap setiap pemusnahan yang dilakukan. Berita acara tersebut juga perlu disampaikan kepada Mendagri.

Kemendagri juga meminta jajarannya untuk mengamankan gudang penyimpangan dokumen negara lainnya.

Percepatan pemusnahan tersebut merupakan komitmen Kemendagri untuk mencegah penyalahgunaan e-KTP.